.webp)
Dua pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 sudah ditunjuk menjadi komisaris BUMN. Akademisi dan politikus menyebut transaksi politik sangat vulgar dipertontonkan.
Awalnya, PT Pertamina Patra Niaga mengangkat Siti Zahra Aghnia sebagai komisaris baru perusahaan. Siti Zahra Aghnia adalah istri Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran, Muhammad Arief Rosyid Hasan. Siti resmi bertugas sebagai komisaris sejak 1 Februari 2024.
Kemudian Prabunindya Revta Revolusi atau Prabu Revolusi diangkat menjadi Komisaris Independen PT Kilang Pertamina Internasional (KPI). Prabu merupakan eks Deputi Komunikasi 360 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, namun berpindah mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sama dengan Siti, Prabu juga mulai menjabat per 1 Februari.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kritikan datang dari sejumlah pihak. Bagi-bagi jabatan di BUMN disebut tak wajar karena pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum berganti. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, Prabowo-Gibran unggul dari pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md di Pilpres 2024.
"Yang tidak wajar adalah ketika masa pemerintahan penguasa lama belum berakhir, tapi sudah ada bagi-bagi jatah. Ini kan sebetulnya tidak lazim. Biasanya bagi-bagi jatah seusai pilpres terjadi setelah ada pemerintahan baru dilantik," kata Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Ihsan Hamid, Rabu (28/2/2024).
Ihsan menduga fenomena perubahan cepat komposisi jabatan strategis di sejumlah BUMN ditengarai lantaran adanya perubahan komposisi di internal partai koalisi pendukung pemerintah. Sebagaimana diketahui, sejumlah partai pendukung pemerintah berseberangan pilihan dengan pemerintah yang saat ini masih berkuasa.
Ihsan tak menampik jabatan strategis di masing-masing BUMN adalah merupakan jabatan politis. Banyak di antara orang-orang yang memegang jabatan penting di BUMN adalah orang yang berafiliasi dengan partai tertentu atau minimal direkomendasikan partai tertentu.
"Penyebabnya, karena ada parpol pendukung pemerintah saat ini yang menjadi oposisi atau menjadi rival pemerintah saat ini dalam proses pilpres kemarin. Misalnya ada PDIP, NasDem, PKB. Sebelum pilpres tiga partai ini kan kita tahu punya orang-orang yang berafiliasi dengan mereka, atau atas dasar rekomendasi mereka duduk di sejumlah posisi strategis di BUMN," urai Ihsan.
"Ini yang membuat secara cepat ada perubahan komposisi di jajaran petinggi BUMN. Itu efek dinamika pilpres," imbuhnya.
Alasan kedua, Ihsan melanjutkan, perubahan komposisi pemegang kendali di BUMN yang terbilang relatif cepat terjadi merupakan bagian tak terpisahkan dari komitmen atau proposal yang dibangun sebelum Pilpres 2024. Transaksi politik sangat vulgar dipertontonkan akhir-akhir ini.
"Mereka yang cepat mendapatkan posisi ini sepertinya dianggap punya peran vital dalam memenangkan 02 di pilpres. Ada kontrak politik yang dibayar tunai, dibayar kontan. Kayak Prabu Revolusi kemarin. Ini saya duga permulaan dari pembayaran banyak janji atau komitmen dalam pilpres kemarin. Nanti secara besar-besaran akan ada pergantian juga di banyak posisi. Termasuk nanti di menteri," terang Ihsan.
Lebih jauh, Ihsan berpandangan, alasan lain yang menyebabkan adanya perubahan cepat tersebut adalah adanya upaya menyingkirkan figur-figur yang dianggap berseberangan dengan pemerintah pada pilpres lalu.
"Kemudian ketiga, ada upaya memangkas sel-sel atau pihak-pihak yang kontra terhadap pemenangan 02 saat pilpres kemarin. Publik tahu betul kondisi pilpres kemarin. Ini ibaratnya reward and punishment. Ketika Anda sama kami, Anda selamat. Tapi jika Anda tidak sama kami, Anda selesai," ujarnya.
"Ini juga upaya mengkonsolidiasikan kekuatan-kekuatan politik menyongsong pemerintahan baru nanti. Ini juga untuk menjaga soliditas koalisi 02 kemarin, termasuk juga irisan relawan. Pak Jokowi dan Pak Prabowo sedang berupaya merekatkan elemen yang membantu di pilpres kemarin," sambung Ihsan.
Sebelumnya, dilansir detikNews, Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus melempar sindiran saat mengomentari bagi-bagi kursi komisaris BUMN untuk penggawa Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Deddy mengatakan praktik politik saat ini tak mementingkan aturan dan etika.
"Ya suka-suka mereka lah. Sudah biasa itu karena sekarang ini praktiknya adalah negara kekuasaan, soal hukum, aturan, moral dan etika bukan faktor penting," kata Deddy kepada wartawan, Rabu.
Anggota DPR Fraksi PDIP ini mengatakan masih terus memantau situasi politik yang terjadi hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakhiri masa jabatannya.
"Kita tonton sajalah sampai Jokowi selesai masa jabatannya," ujarnya.
Bagi-bagi kursi komisaris BUMN kepada TKN Prabowo-Gibran sebelumnya juga menuai kritik dari kalangan akademikus di pelbagai kampus Indonesia. Dari UGM, ada pakar politik Arya Budi. Menurutnya, pembicaraan soal bagi-bagi jabatan masih terlalu prematur untuk saat ini. Sebab, Pemilu 2024 belum selesai.
Di sisi lain, Arya juga menilai, lawan politik dari Prabowo-Gibran juga masih mengawal hasil pemilu. Sehingga ini tak elok jika bagi-bagi kursi kekuasaan itu dilakukan sekarang. Dia menyarankan agar semua pihak, terutama yang diprediksi menang agar bisa menahan diri dan menghormati proses pemilu yang masih berjalan.
(dpw/gsp)
