.webp)
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar untuk mempertahankan prestasinya sebagai wilayah dengan angka prevalensi stunting terendah di Bali sebesar 5,5 persen. Capaian tersebut dinilai berdampak signifikan dalam upaya menurunkan angka stunting secara nasional.
"Oleh karena itu, apa yang sudah dilakukan Denpasar dalam rangka menurunkan stunting ini saya kira harus diperhatikan," kata Plt Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Pusat Sukaryo Teguh Santoso di Denpasar, Rabu (21/2/2024).
Menurut Sukaryo, Pemkot Denpasar perlu terus berinovasi jika ingin menurunkan angka stunting menjadi 0 kasus. Adapun, target penurunan stunting secara nasional pada tahun ini sebesar 14 persen.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Stunting, Sukaryo berujar, disebabkan oleh dua faktor, yaitu secara spesifik dan secara sensitif. Ia menjelaskan faktor spesifik yang dimaksud adalah asupan gizi yang terjaga. Sedangkan, faktor secara sensitif berkaitan dengan lingkungan hingga pola asuh anak.
"Untuk mencapai angka 14 persen itu, kita perlu all out. Maka, pendampingan terhadap keluarga sebagai sasaran kunci menjadi penting. Terutama adalah keluarga-keluarga yang beresiko stunting," sebutnya.
Selain itu, Sukaryo mengatakan upaya menangani kasus stunting juga memerlukan sasaran yang harus tepat. Menurutnya, pendampingan perlu dilakukan terhadap anak-anak yang berisiko stunting dan bukan terhadap anak-anak yang telah dinyatakan stunting.
"Berapa pun biayanya akan terbatas. Maka kolaborasi gotong royong dengan semua elemen penting," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Denpasar I Gusti Agung Sri Wetrawati berharap bisa mencapai target angka prevalensi stunting di bawah 4 persen pada 2024. Saat ini, sebanyak 200 anak di Denpasar berisiko mengalami stunting.
"Tentunya akan ada intervensi lagi untuk diaudit. Apakah dia benar-benar hanya bergizi buruk atau sudah bisa dikatakan stunting," kata Sri.
Menurut Sri, jumlah anak berisiko stunting tersebut berasal dari empat kecamatan di Denpasar. Jumlah tersebut didapatkan melalui temuan di posyandu maupun puskesmas selama ini.
Dia menjelaskan intervensi sensitif sudah dilakukan dengan melibatkan 1.670 orang yang tergabung dalam tim pendamping keluarga di desa/kelurahan. Mereka bertugas sebagai kader keluarga berencana (KB), dokter, hingga bidan yang bertugas untuk menekan angka stunting.
Pemkot Denpasar, kata Sri, juga akan berinovasi untuk menekan angka stunting. Salah satunya melalui aplikasi Siria yang memuat data terkait sebaran kasus stunting di Denpasar.
"Dengan adanya inovasi ini angka stunting bisa terlaporkan di sana dan kita bisa lihat perkembangannya," ujarnya.
Di sisi lain, Sri mengakui menihilkan kasus stunting agak sulit. Salah satunya dalam intervensi sensitif.
"Misalnya, masih ada lingkungan yang kurang sehat dan penduduk miskin. Kalau masih ada yang seperti itu, sepertinya kami tidak bisa menolkan stunting. Tapi, kami menjadikan itu prioritas untuk membuat anak yang berisiko stunting menjadi tidak stunting," pungkasnya.
(iws/iws)
