.webp)
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya di DPR untuk menggunakan hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ganjar mengatakan hak angket menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Dilansir detikNews, Ganjar menyebut pelaksanaan pilpres diduga sarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
"Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024," kata Ganjar dalam keterangan tertulis, Senin (19/2/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ganjar mengatakan dugaan kecurangan di Pilpres 2024 harus disikapi. Menurutnya, partai pengusung dapat mengusulkan hak angket di DPR.
Diketahui, partai pengusung Ganjar yang berada di DPR ialah PDIP dan PPP. Menurutnya usulan untuk mengajukan hak angket di DPR, dalam hal ini PDIP dan PPP, telah disampaikan dalam rapat TPN, pada Kamis (15/2/2024).
"Kalau ketelanjangan dugaan kecurangan didiamkan, maka fungsi kontrol nggak ada. Yang begini ini mesti diselidiki, dibikin pansus, minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan," ungkap Ganjar.
Lebih lanjut, Ganjar membuka pintu komunikasi dengan partai pengusung pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ganjar menyadari dirinya tak dapat sendirian mengajukan hak angket di DPR.
Diketahui, partai pengusung paslon 01 yang berada di DPR ialah NasDem, PKB, dan PKS. Menurutnya, dengan keterlibatan Partai NasDem, PKS, PKB, serta PDI Perjuangan dan PPP, maka hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat digolkan oleh lebih dari 50 persen anggota DPR.
"Makanya kami harus membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies-Muhaimin," ungkap Ganjar.
Anies Siap Bekerja Sama
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Ganjar yang mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. Anies menyebut partai pengusungnya di Koalisi Perubahan, yakni PKB, NasDem, dan PKS, siap bekerja sama.
"Gini, ketika kita mendengar akan melakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, Fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa Koalisi Perubahan, Partai NasDem, PKB, PKS, akan siap untuk bersama-sama," kata Anies di Yusuf Building Law Firm, Jakarta Selatan, Selasa.
Anies mengatakan pihaknya juga akan siap dengan data-data yang sudah ditemukan. Ia menyebut Koalisi Perubahan akan mendukung gerakan itu.
"Saya memandang, dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu," ucap Anies.
Dalam kesempatan itu, Cak Imin, yang juga Ketum PKB, turut menyatakan kesiapannya. Menurutnya, hal itu adalah komitmen dari tiga partai pengusung.
"Siap, tiga partai solid, bukan hanya PKB," kata Cak Imin.
Jokowi Sebut Usulan Itu Hak Demokrasi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons santai munculnya wacana hak angket di DPR terkait Pilpres 2024. Jokowi menyebut usulan itu merupakan hak berdemokrasi.
"Ya itu hak demokrasi, nggak apa-apa, kan," kata Jokowi singkat, seusai menghadiri puncak Hari Pers Nasional 2024 di Ecovention, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (20/2/2024).
(nor/hsa)
