.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak banyak berkomentar terkait PDIP berpotensi menjadi oposisi jika Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ditetapkan menjadi Presiden-Wapres 2024-2029. Dia meminta menanyakan hal tersebut ke PDIP.
"Ya ditanyakan aja kepada beliau-beliau yang ada di PDI Perjuangan," kata Jokowi seusai meresmikan RS Pusat Pertahanan Negara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Senin (19/2/2024) dilansir detikNews.
PDIP Bicara Posisi di Luar Pemerintah
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
PDIP berpotensi memilih berada di luar pemerintahan sebagai oposisi. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyinggung partainya pernah menjadi oposisi selama 10 tahun pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hasto menilai sikap oposisi PDIP selama masa tersebut mendapat apresiasi.
"Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Kamis (15/2/2024).
Hasto lantas menyinggung dugaan kecurangan pada Pemilu 2009. Mulai dari manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) hingga pemilih di luar negeri yang tak bisa menggunakan hak pilihnya karena faktor administratif.
"Kecurangan dari hulu ke hilir memang benar terjadi. Hanya saja kami berhadapan dengan dua hal. Pertama, pihak yang ingin menjadikan demokrasi ini sebagai kedaulatan rakyat tanpa intervensi manapun. Kemudian, pihak yang karena ambisi kekuasaan dan ini diawali dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi," imbuhnya.
Hasto mengatakan partai berlambang banteng siap berjuang di luar pemerintahan lewat DPR. Menurutnya, berjuang sebagai oposisi merupakan tugas patriotik yang pernah dilakukan PDIP pasca-Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.
"Karena apa pun yang terjadi dalam dinamika politik nasional kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat," pungkasnya.
(nor/hsa)
