.webp)
Seorang juru parkir (jukir) di sebuah minimarket di Kota Denpasar, Bali, Ni Kadek Dewi, maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) DPRD Provinsi Bali dari Partai Gerindra. Ia menyebut Dinas Sosial Kota Denpasar memutus dana bantuan sosial (bansos) untuk dirinya lantaran menjadi caleg pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar I Gusti Ayu Laxmy Saraswaty buka suara terkait pernyataan Dewi tersebut. Menurutnya, jukir yang maju menjadi caleg itu termasuk sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) dan masih menerima bansos.
"Kalimat diputus itu kan kalimat yang memang sudah diputus. Ini kan buktinya dia nerima (bansos). Kami juga bukan berwenang memutus bansos," kata Laxmy saat ditemui di kantor Dinsos Kota Denpasar, Senin (8/1/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hanya saja, Laxmi menjelaskan, pada 2 Januari lalu Lurah Tonja I Made Sunantra memang mengeluarkan surat keterangan perihal Dewi yang dinyatakan tidak layak lagi mendapatkan bantuan karena tergolong sudah mampu. Menurutnya, surat keterangan tersebut salah satunya didasari oleh hasil musyawarah desa dan kelurahan.
Laxmy menuturkan proses pendataan penerima bansos telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. "Kalau musyawarah kelurahan mengatakan dia mampu otomatis dia tidak menerima bansos nantinya. Tapi, proses pemutusan bansos cukup panjang. Kami di tanggal 15 (Januari) baru bisa graduasi data," imbuhnya.
Dia mengaku telah bertemu dengan Lurah Tonja dan menyebut dikeluarkannya surat keterangan mampu terhadap Dewi sudah berdasarkan keterangan dari yang bersangkutan. Laxmy menegaskan Dinsos Denpasar hanya menerima daftar penerima bansos berdasarkan data yang didapat dari masing-masing pemerintah desa atau kelurahan.
"Pak Lurah mungkin yang (bisa) mengkonfirmasi ini karena saya tidak pernah bertemu (Dewi) dan tidak ikut dalam pemberian keterangan tersebut. Kami hanya menerima bahwa warga ini mampu seperti yang saya bilang dari awal Dinsos hanya menerima agregat data," jelasnya.
Halaman selanjutnya: Jukir Maju Jadi Caleg DPRD Bali...
Jukir Maju Jadi Caleg DPRD Bali
Sebelumnya, Dewi menyebut Dinsos Denpasar memutus dana bansos untuk dirinya lantaran maju sebagai caleg di Pileg 2024. Perempuan yang berprofesi sebagai jukir minimarket di Jalan Gatot Subroto Timur, Denpasar, Bali, itu mengaku kaget dengan pemutusan dana bansos tersebut.
"Tahunya dari pihak Dinsos Denpasar. Awalnya saya disuruh ambil sembako dulu ke kelurahan. Terus hari keduanya itu tiba-tiba di-WA (WhatsApp), pihak Dinsos 'akibat kamu nyaleg semuanya diputus' begitulah kira-kira bahasanya," kata Dewi, Sabtu (6/1/2024).
Dewi juga kecewa karena selama ini dia menjadi tulang punggung keluarga setelah suaminya meninggal dunia pada 2021. Ia mempertanyakan posisinya sebagai warga negara yang tidak berhak mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. "Apakah (bansos diputus) karena saya nyaleg? Jadi orang miskin seperti saya tidak boleh nyaleg?" kata Dewi heran.
Dia menduga, bansos untuknya diputus karena partai yang mengusungnya bukan partai penguasa di Bali. Dia mengatakan, ada kemungkinan jalannya sebagai caleg sengaja dipersulit. "Saya sama sekali tidak paham dan ingin mendapatkan penjelasan yang seterang-terangnya dari Dinas Sosial Pemkot Denpsar," ungkapnya.
Padahal, dari tempatnya bekerja di Perumda Bhukti Praja Sewakadarma tidak mempermasalahkan ketika ia izin mendaftarkan diri sebagai caleg. Namun, ia mengaku tidak mempunyai modal sama sekali untuk maju di DPRD Bali.
Ditanya soal dana kampanye seperti baliho dan alat peraga kampanye lainnya, dia mengaku semua ditanggung oleh Gerindra. "Jujur saya tidak punya modal nyaleg di Pemilu 2024 ini. Saya mendapatkan kepercayaan dari Bapak Ketua DPD Gerindra Provinsi Bali ," terang perempuan dua anak itu.
Simak Video "Video: Cerita Megawati soal PDIP Babak Belur di Pemilu 2024"
[Gambas:Video 20detik]
(iws/hsa)
