Rencana penyebaran telur nyamuk wolbachia di Bali terpaksa ditunda karena menuai pro dan kontra di masyarakat. Save the Children sebagai penyelenggara menyebut penyebaran nyamuk ber-wolbachia itu adalah amanat dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Direktur Humanitarian & Resiliensi Save the Children Indonesia Fadli Usman menjelaskan, adapun dasar penyelenggaraan program tersebut di Bali, yakni dari amanat Kemenkes RI tanggal 1 Oktober 2021.
Hal tersebut tertuang dalam surat yang diberikan Kemenkes kepada World Mosquito Program (WMP) dengan nomor surat No. PV.05.01/18464/2021.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dalam perjalanannya WMP melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah dan Save the Children meneruskan kerja sama itu," ujar Fadli saat dihubungi detikBali, Selasa (21/11/2023).
Ia menjelaskan, pihaknya telah memiliki MoU dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng, tetapi karena adanya arahan soal ditundanya penyebaran maka kegiatan tersebut pun ditunda.
"Lalu Wali Kota (Denpasar) dalam tahapan tanda tangan dan (Pemerintah) Provinsi sudah kami upayakan sejak zaman Pak Wayan Koster sampai PJ Gubernur sedang dalam upaya tanda tangan MoU," terangnya.
Terkait adanya pro dan kontra dari warga, Fadli mengakui pihaknya memahami hal tersebut meskipun banyak juga masyarakat yang mendukung program tersebut namun memilih untuk tak bersuara.
Menurutnya, yang perlu pihaknya menggarisbawahi saat ini adalah bagaimana pihaknya dapat terus memberi informasi yang jelas dan komprehensif soal wolbachia.
"Supaya kekhawatiran masyarakat yang mendukung satu metode teknologi baru ini bisa diterima dengan baik. Hal penting yang harus dicatat masyarakat adalah upaya yang dilakukan ini adalah dalam rangka penanggulangan DBD biar tidak terdistraksi," terangnya.
Fadli memaparkan, melalui penerapan teknologi wolbachia di Jogjakarta pada tahun 2017 telah terbukti bahwa wolbachia berhasil menurunkan kasus DBD sebesar 77 persen dan angka rawat inap yang berkurang 86 persen.
"Jadi, harapannya dengan keberhasilan yang sama di Jogja, WMP dapat membantu pemerintah daerah di Bali untuk menekan kasus DBD di Denpasar dan Buleleng. Saat ini kami fokus di Denpasar dan Buleleng karena data kasus DBD cukup tinggi," imbuhnya.
(dpw/nor)