.webp)
Dua desa adat di Kabupaten Karangasem menjadi sorotan kepolisian menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Kedua wilayah tersebut, yakni Desa Adat Bugbug di Kecamatan Karangasem dan Desa Adat Selumbung di Kecamatan Manggis.
Kedua desa adat tersebut dinilai berpotensi menghambat kelancaran Pemilu 2024 karena ada konflik sosial di tengah masyarakat kedua wilayah. Hal itu diungkapkan oleh Kapolres Karangasem AKBP Ricko Abdillah Andang Taruna saat Focus Group Discussion (FGD) dalam Rangka Kesiapan Pengamanan Pemilu Tahun 2023-2024 di Aula Kanya Badra Paramartha Polres Karangasem, Jumat (17/11/2023).
"Karena adanya tokoh-tokoh politik di antara dua kelompok sehingga dapat dibawa ke ranah politik yang menghambat kelancaran tahapan pemilu," kata Ricko dalam keterangan tertulis yang diterima detikBali, Jumat (17/11/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain menyoroti dua desa adat tersebut, Ricko juga memaparkan potensi kerawanan pemilu di Karangasem. Berbagai potensi kerawanan itu, antara lain ketidaknetralan penyelenggara pemilu, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, maupun Polri.
Selain itu, Rico menyebut adanya ketidakakuratan data daftar pemilih sementara (DPS) maupun daftar pemilih tetap (DPT) pada saat pemutakhiran data pemilih turut menjadi potensi kerawanan saat Pemilu 2024. Hal lainnya yang berpotensi mengganggu kelancaran pemilu adalah persoalan logistik pemilu.
"Adanya potensi kekurangan logistik pemilu, adanya potensi pengerahan dan intimidasi terhadap ASN untuk memenangkan salah satu paslon, serta penyalahgunaan fasilitas negara," jelas Ricko.
Potensi kerawanan berikutnya, kata Rico, antara lain, potensi money politic, kampanye hitam, perusakan atau pencurian alat peraga kampanye (APK), hingga politik identitas. Ia juga menyoroti adanya informasi palsu alias hoaks di setiap tahapan pemilu, baik melalui media sosial (medsos) maupun selebaran.
Kapolda Bali Irjen Ida Bagus Kade Putra Narendra mengatakan Bali termasuk dalam kategori wilayah rawan sedang dengan skor 38,80 persen dalam rangkaian Pemilu 2024. Hal itu berdasarkan Indeks Potensi Kerawanan Pemilu (IPKP) yang ditetapkan oleh Mabes Polri.
"Meskipun Kabupaten Karangasem tergolong cukup aman berdasarkan IPKP tersebut, namun saya berpesan agar situasi kamtibmas yang cukup tenang ini jangan sampai membuat kita terlena dan tidak waspada," pinta Narendra.
Narendra berharap Ricko menyiapkan teknis pengamanan dan langkah-langkah antisipasi dalam mengatasi kerawanan pemilu. Termasuk menjalin koordinasi dengan TNI, pemerintah daerah, dan penyelenggara pemilu untuk mengantisipasi potensi gangguan pemilu.
"Polda Bali siap memback-up KPU dalam kegiatan pengamanan dan pengawalan distribusi logistik Pemilu. Kami memiliki tim siber di Ditreskrimsus Polda Bali untuk menangani adanya hoaks maupun ujaran kebencian di media sosial," tandas Mahendra.
(iws/iws)
