.webp)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan sedang berupaya mengurangi luas lahan kawasan kumuh. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman (PUPRPKP) Tabanan, luas kawasan kumuh di Tabanan 116,35 hektare.
Luas tersebut mengacu pada Surat Keputusan atau SK Bupati Tabanan pada 2015 yang tersebar di sepuluh kecamatan. Dari sepuluh kecamatan, cakupan kawasan kumuh terluas didominasi di tiga kecamatan, yakni Tabanan, Kediri, dan Selemadeg.
Kepala Dinas PUPRPKP Tabanan I Made Dedy Darmasaputra menegaskan tingkat kekumuhan kawasan yang masuk dalam catatan tersebut tidak parah sekali. "Kumuh ini cenderung karena adanya genangan limbah sehingga menimbulkan bau," jelas Dedy Darmasaputra saat dikonfirmasi detikBali melalui sambungan telepon, Senin (18/9/2023).
Ia menyebut upaya untuk mengurangi kawasan kumuh masih terus dilakukan karena menjadi perhatian. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain memberikan bantuan bedah rumah, perbaikan jalan serta drainase di titik-titik kawasan permukiman kumuh, dan mendorong penerapan Sanimas (Sanitasi Berbasis Masyarakat).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dedy menjelaskan program khusus untuk penanganan kawasan kumuh belum memperoleh anggaran secara umum. Ini dikarenakan Pemkab Tabanan masih fokus memberikan bantuan bedah rumah yang juga bagian dari upaya penanganan kawasan kumuh.
Selain itu, Pemkab Tabanan juga sedang fokus menjalankan Pemerintah Pusat sesuai arahan Presiden untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem. "Bupati Tabanan minta tahun ini agar gencar melakukan bedah rumah," ungkapnya.
Saat ini, sambungnya, ada 26 rumah warga yang akan dibantu melalui program bedah rumah yang dibiayai dari APBD Tabanan. "Kami juga sedang mengusulkan 1.300 rumah tidak layak huni untuk difasilitasi pusat," tukas Dedy.
(nor/nor)
