.webp)
Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta marah-marah meninjau Mall Pelayanan Publik (MPP) di sana. Dia kecewa karena pembangunan gedung pelayanan terintegrasi itu belum rampung.
"Itu bukan kantor biasa, tapi untuk pelayanan publik. Ada Disdukcapil, ada perizinan, dan pelayanan masyarakat lainnya menjadi satu di gedung tersebut. Saat ini baru 95 persen artinya masih menunggu cukup lama pengerjaannya," kata Suwirta, Kamis (31/8/2023).
Dia menegaskan, gedung MPP itu seharusnya sudah rampung dibangun pada awal pekan ini. Namun sampai saat ini, proses pengerjaan baru mencapai 95 persen.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Suwirta mengaku hampir setiap saat memantau proses pengerjaan pembangunan dan mewanti-wanti pelaksana proyek untuk menambah pekerja, tapi kesannya tidak dihiraukan. Dia menegaskan, akan ada sanksi denda jika proses pembangunan meleset dari tenggat waktu.
MPP Klungkung itu dibangun dengan anggaran Rp 11,7 miliar. Proyek ini dikerjakan selama 180 hari.
Terkait keterlambatan ini, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman (PUPRKP) Klungkung Anak Agung Duara Soma mengakui saat ini proses pembangunan baru mencapai 95 persen.
"Mereka (kontraktor) masih diizinkan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tenggat 50 hari, hingga rampung 100 persen. Namun demikian, tetap rekanan dikenakan denda 1 per 1.000 dari nilai proyek," katanya.
Dengan denda keterlambatan Rp 10 juta setiap hari. Ada beberapa perlengkapan di Mal Pelayanan Publik yang belum dipasang, seperti AC atau pun pompa air. Sementara untuk tanaman dibantu oleh Dinas Lingkungan Hidup.
(dpw/hsa)
