.webp)
Program Bungan Desa atau Bupati Ngantor di Desa yang diinisiasi Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menuai kritik dari dewan. DPRD Tabanan menilai program itu justru membuat masyarakat desa yang akan dikunjungi bingung mencari anggaran konsumsi untuk rombongan yang datang.
Kebingungan sekaligus keluhan di beberapa desa ini diungkapkan sebagai kritik oleh anggota DPRD Tabanan dari Fraksi PDIP I Gede Purnawan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) yang membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA)/Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan 2023, Kamis (24/8/2023).
Purnawan mengungkapkan masyarakat yang menjadi lokasi pelaksanaan program Bupati Ngantor di Desa beberapa di antaranya kebingungan dengan anggaran konsumsi. Mereka harus menyisihkan anggaran Rp 10 juta-Rp 15 juta.
"Ambil dari dana desa dari mana saya sisihkan. Saya harus mengakal-akali," ujar Purnawan menirukan keluhan kepala desa yang masuk kepadanya.
"Kalau bupati kan dibisiki yang baik-baik saja. Tetapi di masyarakat itu yang terjadi. Para kelian (kepala wilayah) melapor kepada saya," imbuhnya.
Sejatinya, ia tidak mempersoalkan program Bupati Ngantor di Desa sebagai upaya menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Dia meminta bupati memboyong organisasi perangkat daerah (OPD) yang vital-vital saja, demi menghemat anggaran.
"Jangan semua diajak. Sampai kabid dan sebagainya. Apa bisa tidak sampai diberikan nasi?Itu yang menjadi masalah di masyarakat. Biaya untuk beli nasi jadi masalah," tukasnya.
Ia bahkan menyarankan semua kepala OPD membawa rantang masing-masing bila mengiringi Bupati Ngantor di Desa. "Suka atau tidak suka (dengan) apa yang saya ucapkan, saya ingin bupati dijaga dengan baik. Dia juga lambang partai saya," tegasnya.
Terkait kritik tersebut, Sekda Tabanan I Gede Susila menegaskan bahwa program Bungan Desa atau Bupati Ngantor di Desa pada prinsipnya untuk menyerap aspirasi masyarakat dan kendala pembangunan di desa.
"Seperti bupati sering bilang, semua objek pembangunan ada di desa sehingga dilihat langsung apa yang menjadi program pembangunan di desa," jelasnya.
Rombongan OPD diajak mengiringi program itu bertujuan untuk mempercepat proses penyerapan aspirasi serta tindak lanjutnya.
"Kalau tidak diajak, beproses lagi, mekanismenya ke sana ke sini. Kalau sudah didengar langsung oleh OPD kan langsung dicatat untuk ditindaklanjuti dalam proses pembahasan APBD masuk," tukasnya.
Soal anggaran konsumsi, Susila membantahnya dan menyebut itu tidak ada sama sekali. Justru ia mengatakan, sehari sebelum program Bupati Ngantor di Desa, seluruh OPD berinisiatif membeli kupon secara sukarela untuk ditukarkan ke seluruh UMKM yang ada di desa tujuan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Supaya hidupkan UMKM di desa yang dikunjungi. Kami tidak pernah memaksa desa untuk menyiapkan sesuatu. Kalau berkeinginan seperti itu (memberi konsumsi), ya itu inisiatif mereka," ujarnya.
(dpw/iws)
