.webp)
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa meluncurkan program Bali-Kerthi Development Fund (BDF) dan Program Management Office (PMO) di Art Center, Denpasar, Bali, Sabtu (19/8/2023).
Suharso mengatakan jika Bali merupakan provinsi pertama yang mempunyai program yang dapat menampung sumber-sumber pembiayaan non-konvensional.
"Kami gembira sekali karena gagasan Bappenas ini direspons baik oleh Pemprov Bali. Jadi untuk pertama kali daerah membentuk ini adalah Bali, yang tadi kami luncurkan Bali Kerthi Development Fund," kata Suharso saat jumpa pers.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nantinya, di tingkat nasional akan dibuat juga program serupa, yakni Blending Finance Fund. Program ini merupakan program yang dapat membantu pembiayaan alternatif untuk pembangunan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, melalui sumber-sumber pembiayaan yang lain.
"Sumber-sumber pembiayaan itu kan banyak, misalnya dana hibah, zakat, sumbangan, kontribusi. Bisa juga yang sifatnya itu bantuan, dalam pengertian dia dimandatkan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Nah ini kan harus diwadahi sedemikian rupa," jelas politikus PPP itu.
Pada dasarnya, program ini akan digunakan untuk pembangunan meningkatkan pelayanan dasar dan pelayanan publik tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).
"Nilainya memang dari struktur anggaran yang sekitar 160 juta US dolar itu, 10 jutanya adalah untuk Blending Finance. Jadi kami sudah punya rumahnya," ungkapnya.
Program ini juga langsung dibawahi induk dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu PT Jamkrida Bali Mandara. Kemudian, langkah dari pembentukan BDF ini melalui Gubernur Bali untuk melakukan akuisisi Sarana Bali Ventura melalui Jamkrida Bali Mandara.
Adapun, BDF berfungsi sebagai menyalurkan dan mengelola pembiayaan pembangunan yang berasal dari non-pemerintah dan digunakan khusus untuk kegiatan pembangunan terkait dengan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali. Lalu, menjadi wadah untuk mensinergikan dan menghasilkan pembiayaan inovatif untuk pelaksanaan program-program Transformasi Ekonomi Kerthi Bali.
Dan juga melakukan analisis kebutuhan investasi dan dampak ekonomi investasi di Bali untuk meningkatkan investasi yang sejalan dengan arah pembangunan Bali. Suharso dalam pidatonya sempat memaparkan permasalahan utama dalam implementasi transformasi ekonomi adalah membutuhkan biaya yang besar.
Untuk mencapai sasaran Transformasi Ekonomi Kerthi Bali 2022-2045, dibutuhkan investasi sebesar Rp 8,9 triliun, yang bersumber dari pemerintah dan swasta.
(nor/gsp)
