.webp)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Badung meneken nota kesepakatan perubahan kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) menjadi Rp 7,4 triliun. Kesepakatan ini dilakukan melalui rapat paripurna DPRD di Ruang Sidang Utama Gosana, Kantor DPRD Badung, Kamis (10/8/2023).
"Kami sudah sepakati bersama rancangan KUA-PPAS ini menjadi dokumen definitif. Hasil terakhir pembahasan kami, perubahan APBD 2023 besarannya Rp 8 triliun lebih dengan pendapatan asli kami Rp 7,4 triliun," kata Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, mewakili Bupati I Nyoman Giri Prasta.
Lebih lanjut, kata Suiasa, ada beberapa koreksi yang diusulkan DPRD Badung. Salah satunya terkait rancangan anggaran program permuseuman. Dari rancangan awal sebesar Rp 84 miliar, kini disesuaikan menjadi Rp 1,4 miliar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami sudah evaluasi, kami arahkan ke kebijakan prioritas sesuai rekomendasi dewan (DPRD). Jadi, secara substansi, program tetap jalan, hanya nilainya yang dikurangi. Kami alihkan ke sejumlah program mendesak lainnya secara merata," ucap Suiasa.
Beberapa fokus belanja pada APBD Perubahan 2023 adalah untuk membiayai program kegiatan strategis sesuai bidang prioritas. Contohnya, pangan, sandang dan papan; bidang kesehatan dan pendidikan; jaminan sosial dan ketenagakerjaan; bidang adat, agama, tradisi, seni dan budaya, pariwisata, infrastruktur; hingga bidang tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Sekretaris Daerah (Sekda) Badung I Wayan Adi Arnawa sebelumnya menjelaskan naiknya target pendapatan karena melihat ada peningkatan kunjungan turis ke Bali. "Kalau kami lihat tren, memang ada kenaikan kunjungan wisatawan dan ini berdampak pada peningkatan penerimaan pendapatan," ujarnya, Rabu (9/8/2023).
(iws/nor)
