.webp)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Badung meminta pemerintah menyediakan jaringan air PDAM secara maksimal untuk menekan penggunaan air tanah. PDAM juga diminta meyakinkan hotel dan restoran bahwa pengembangan jaringan air bersih sudah siap.
"Kami dorong menyiapkan fasilitas jaringan PDAM agar mampu menyalurkan air ke objek-objek wisata. Kemudian melakukan pendekatan sosialisasi ke hotel dan restoran untuk beralih ke air PDAM sebagai pasokan air utama," ujar Ketua DPRD Badung I Putu Parwata MK, Sabtu (5/8/2023).
Parwata mengatakan Pemkab Badung telah melakukan pembatasan pemanfaatan air tanah melalui peraturan daerah dan memungut pajak air bawah tanah (ABT). Menurutnya, itu sebagai upaya intervensi agar tidak ada eksploitasi air tanah secara besar-besaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebab eksploitasi ABT kan bahaya, bisa rusak, habis. Penarikan pajak ini mengedukasi sebetulnya. PDAM kami dorong mampu meyakinkan bahwa penyediaan jaringan telah siap, (termasuk) fasilitasi kebutuhan air," sambung politisi PDIP itu.
Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan akan memberlakukan kebijakan pembatasan pengambilan air bawah tanah. Menurut Koster, pengambilan air tanah harus segera dihentikan.
Pola pikir masyarakat selama ini yang menganggap tirta (air) merupakan pemberian harus diubah. "Saya kira harus bayar," tutur politisi PDIP itu.
Sementara itu, Direktur Utama Perumda Tirta Mangutama Badung I Wayan Suyasa mengatakan akan mendekati industri hotel dan restoran untuk memanfaatkan air produksi PDAM. Ia membeberkan suplai air ke kawasan selatan wilayah Badung tidak masalah karena ada empat sumber air aktif.
Di antaranya Instalasi Pengolahan Air (IPA) Estuari di kawasan selatan Badung mencapai 500 liter per detik, IPA Belusung 260 liter per detik, IPA Petanu 60 liter per detik, dan IPA Penet 40 liter per detik.
Perumda Tirta Mangutama juga tengah membangun sejumlah instalasi untuk menambah kapasitas layanan di IPA Estuari. "Sehingga Oktober mendatang bisa jalan," papar Suyasa.
(irb/irb)
