.webp)
Gubernur Bali Wayan Koster menilai defisit pendanaan APBD Induk 2023 sebesar Rp 946,37 miliar bukan masalah besar. Defisit yang menyebabkan kekurangan pendanaan anggaran dalam APBD 2023 sebesar Rp 1,05 triliun itu masih terbilang wajar.
Sebab, defisit APBD terhitung dari pendapatan Januari sampai Juni 2023. Sementara, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali masih akan terus mengantongi pendapatan asli daerah (PAD) sampai akhir Desember 2023.
"Defisit anggaran, aman itu. Nggak perlu dirisaukan. Defisitnya itu karena pendapatan (PAD) dihitung baru sampai Juni. Pendapatan kan berakhir pada Desember," kata Koster di kantor DPRD Bali, Rabu (12/7/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketika ditanya soal defisit yang bisa mengganggu pembiayaan program-program Pemprov Bali, Koster yakin tidak akan terkendala. Dia mempercayakan pembiayaan-pembiayaan tersebut kepada ahli keuangan Pemprov.
Koster menyatakan sudah ada upaya menghemat anggaran untuk mencegah terjadinya defisit berapapun nilainya. Hal itu dilakukan agar instansi daerah tidak boros dalam pembelanjaan anggarannya.
"Tanpa defisit besar pun, penghematan memang tetap harus dilakukan. Supaya dia habiskan belanjanya," kata Koster.
Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra menerbitkan Surat Edaran Nomor 5232 Tahun 2023 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah Pada APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023. SE tersebut menyebutkan terdapat kekurangan pendanaan mencapai Rp 1,9 triliun.
Tertulis kondisi pendanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 setelah laporan keuangan tahun 2022 audit, yaitu defisit pendanaan APBD 2023 induk sebesar Rp 946,37 miliar. Disebutkan pula Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) pembiayaan APBD 2023 sebesar 107,36 miliar dan kekurangan pendanaan anggaran dalam APBD 2023 sebesar Rp 1,05 triliun.
(hsa/hsa)
