.webp)
Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta bersurat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta penjelasan perihal surat pengunduran dirinya sebagai bupati. Sebab, politikus PDI Perjuangan itu akan maju dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.
"Soal aturan-aturan itu (kepala daerah harus mengundurkan diri), saya sendiri sebenarnya sudah memahami, tapi untuk melegakan teman-teman yang mempertanyakan hal tersebut, akhirnya saya harus mendapat jawaban secara resmi dari Kemendagri," tuturnya kepada detikBali, Jumat (9/6/2023).
Suwirta menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai bupati pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Klungkung pada Selasa (2/5/2023). Politikus PDI Perjuangan itu ingin maju sebagai calon anggota DPRD Bali.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pengunduran diri Suwirta sempat menjadi polemik. Sejumlah pihak menuding Suwirta akan mengalami konflik kepentingan jika tidak segera mundur sebagai bupati.
Kemendagri sudah membalas surat permohonan Suwirta tersebut. Surat bertanggal 30 Mei 2023 itu diteken oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Akmal Malik.
Surat itu menyebutkan kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang akan menjadi bakal calon anggota DPR/DPRD harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali. Kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang mengundurkan diri tersebut tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap.
Kemendagri juga meminta bantuan Gubernur Bali Wayan Koster sebagai wakil pemerintah pusat di daerah menjelaskan, membina, dan mengawasi Bupati Klungkung Suwirta.
Suwirta berharap dengan penjelasan dari Kemendagri itu tak ada lagi polemik terkait pengunduran dirinya. "Saya harap atas penjelasan resmi itu, pihak-pihak yang sebelumnya terus mempertanyakan bisa paham," tutur bupati dua periode itu.
(gsp/nor)
