.webp)
Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya akan segera melakukan rapat koordinasi (rakor) lanjutan dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan sejumlah komponen masyarakat.
Ini sebagai tindak lanjut setelah Gubernur Bali Wayan Koster memarahi seluruh bupati/wali kota di Bali dalam rapat koordinasi (rakor) menyikapi maraknya turis asing berulah di Kantor Gubernur, Rabu (31/5/2023).
Baca juga: 30 Persen Vila di Bali Ilegal, Koster: Rugi! |
"Secepatnya atau besok kami akan rakor dengan OPD terkait dan tokoh-tokoh adat dan masyarakat," kata Sanjaya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menyebut poin pertama yang hendak dibahas dalam rakor turunan tingkat kabupaten tersebut menyangkut penerapan norma-norma yang wajib ditaati wisatawan asing di tiap kabupaten/kota di Bali.
"Karena Tabanan juga bagian dari daerah pariwisata. Walau (aktivitas wisatanya) tidak banyak tapi banyak juga dampaknya," sebutnya.
Pada prinsipnya, lanjut Sanjaya, rakor hari ini menegaskan soal arahan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri yang merasa prihatin dengan situasi pariwisata di Bali beberapa waktu terakhir ini.
Khususnya berkaitan dengan ulah atau tingkah wisatawan atau warga negara asing yang banyak bikin ulah. "Intinya, jangan sampai Bali ini dinodai orang- orang asing yang tidak bertanggung jawab. Tidak memiliki uang hanya bikin viral," imbuhnya.
Bahkan ia menyebut dalam rakor itu terungkap ada beberapa wisatawan atau orang asing yang sengaja buat konten viral. "Sehingga dapat konten dan follower banyak. Untung di dia, kita yang dapat dampak negatifnya," sebutnya.
Menurutnya, rapat turunan yang akan digelar tidak hanya melibatkan OPD yang berkaitan dengan pariwisata saja. OPD lainnya yang membidangi pemerintah desa, kebudayaan, hingga perizinan juga akan dilibatkan.
"Karena tadi diungkap juga ada juga vila-vila yang dipakai wisatawan asing untuk tempat bisnis wisata. Ada juga yang pakai mata uang kripto. Tadi ditekankan pakailah mata uang yang sesuai dengan undang-undang," ungkap Sanjaya.
Sanjaya menegaskan persoalan bule berulah di Bali dalam beberapa waktu belakangan ini tidak bisa dilimpahkan begitu saja kepada pemerintah daerah. Perlu melibatkan banyak pihak di dalam penanggulangannya.
"Termasuk PHRI, bendesa adat, majelis desa adat, dan komponen masyarakat lainnya. Persoalan (bule berulah) di pariwisata ini kompleks. Paling cepat rapatnya besok. Tapi saya mau cek dulu kesiapan waktunya kawan-kawan OPD dengan Pak Sekda," tandas Sanjaya.
Sebelumnya, Koster memarahi para bupati/wali kota saat rakor. Koster meminta bupati/wali kota tidak mencalonkan diri lagi di pilkada jika nanti masih ada turis-turis asing yang berulah.
"Kalau nggak mampu, nggak usah maju lagi periode dua, gitu aja. Jangan berambisi saja tapi tidak mau melakukan sesuatu yang commited dan dedicated," tegas Ketua DPD PDIP Bali itu.
Ia merasa kecewa dan malu lantaran belakangan banyak ulah turis asing yang mencoreng pariwisata Bali.
"Seakan-akan kita ini tidak melakukan apa-apa. Dan memang benar saya melihat di kabupaten/kota tidak melakukan banyak hal, pembiaran," cecar Koster.
(hsa/gsp)
