.webp)
Hari Amnesti Internasional atau Amnesty International Day diperingati setiap 28 Mei. Tahun ini, peringatan Hari Amnesti Internasional jatuh pada Minggu (28/5/2023).
Hari Amnesti Internasional diperingati untuk memberikan advokasi hak asasi manusia (HAM) serta mempromosikan pemahaman terkait pelanggaran HAM.
Mengutip dari situs resmi Amnesti, Amnesti Internasional merupakan organisasi non-pemerintah internasional yang mendukung gerakan HAM secara global. Organisasi ini aktif menyuarakan kampanye, advokasi, riset, serta memobilisasi masyarakat agar berpartisipasi mengakhiri pelanggaran HAM hingga memberikan perlindungan terhadap hak-hak orang yang dilanggar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Amnesti Internasional juga berfungsi untuk memastikan advokasi terhadap hak untuk kebebasan masyarakat dalam berekspresi, berserikat, berkumpul, serta menyatakan pendapat. Selain itu, Amnesti Internasional juga membahas dan memperjuangkan hak-hak ekonomi, sosial, dan juga budaya.
Sejarah Amnesti Internasional
Pada 1961, seorang pengacara Inggris, Peter Benenson merasa marah ketika dua mahasiswa Portugis dipenjara hanya karena bersulang untuk merayakan kebebasan. Beneson menulis artikel di surat kabar The Observer yang berisi seruan untuk bersatu dalam solidaritas demi keadilan dan kebebasan.
Amnesti yang awalnya berbasis di London, mengepakkan sayapnya lebih luas dengan membuka kantor di berbagai negara. Kantor pusat utama didirikan di kota-kota Afrika, Asia-Pasifik, Eropa Tengah, Eropa Timur, Amerika Latin, dan Timur Tengah. Kantor utama memiliki fungsi sebagai tempat melakukan penyelidikan, kampanye, dan komunikasi.
Selanjutnya, kantor regional juga mulai dibangun dalam rangka memperkuat kerja, menanggapi suatu kejadian dengan cepat, serta memperlancar komunikasi dengan kantor pusat. Saat ini Amnesti sudah memiliki kantor regional di lebih dari 70 negara.
Perkembangan Amnesti semakin luas menjadi penegakan seluruh spektrum HAM. Eksistensi Amnesti berperan penting untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat seperti menghapuskan hukuman mati, melindungi hak seksual dan reproduksi, melawan diskriminasi, hingga membela hak pengungsi dan migran.
Amnesti di Indonesia
Di Indonesia, Amnesti Internasional didirikan pada 2017. Hingga saat ini, Amnesti Internasional aktif berkampanye dan melakukan advokasi bersama mitra dan partisipasi publik dalam meningkatkan penegakan HAM di Indonesia.
HAM di Indonesia memiliki berbagai tantangan yang dijadikan konsen oleh Amnesti Internasional untuk disuarakan seperti minoritas agama, gender, serta orientasi seksual. Disamping itu, kriminalisasi terhadap orang-orang yang menyampaikan pendapatnya secara damai, serta berbagai pelanggaran hak lainnya.
Amnesti Internasional juga berkolaborasi dengan para pembela HAM, korban, keluarga korban, organisasi dan komunitas serupa. Mereka mendesak pemangku kepentingan untuk memenuhi HAM dan menuntut penyelesaian penyelenggaraan HAM.
Berikut merupakan beberapa kampanye yang dilakukan Amnesti Internasional seperti dilansir dari detiknews:
1. Penyempitan Ruang Kebebasan Sipil
Kebebasan sipil di Indonesia semakin terancam berdasarkan Amnesti. Ketika melakukan kegiatan yang legal untuk mendorong penegakkan HAM, orang-orang ini mengalami represi baik secara langsung maupun digital.
2. Akuntabilitas Aparat
Ketika melakukan aksi #ReformasiDIkorupsi, sebanyak 402 orang dikabarkan terluka akibat kekerasan yang dilakukan polisi. Faktor penyebab kekerasan aparat adalah peraturan nasional yang tidak memadai, situasi yang mengancam keamanan seperti kerusuhan atau konflik, dan impunitas, lalu diskriminasi yang telah mengakar.
3. Pelanggaran HAM berat masa lalu
Berbagai korban pelanggaran HAM berat serta keluarganya di Indonesia masih menuntut penyelesaian kasusnya. Namun, proses pengusutan serta pengadilan HAM atas kasus yang sudah pernah diselenggarakan macet dan tak terlihat perkembangannya.
4. Pelanggaran HAM di Papua
Kasus pelanggaran HAM di Papua menarik perhatian masyarakat secara luas. Mereka mempertanyakan tindakan aparat keamanan Papua dan Papua Barat Orang Asli Papua (OAP) melaporkan kekerasan oleh pasukan keamanan serta berbagai pembatasan yang ditujukan pada kehidupan bermasyarakat dan pribadi mereka.
Artikel ini ditulis oleh Dewa Gede Kumara Dana, peserta Magang Bersertifikat Kampus Merdeka di detikcom.
(iws/iws)
