.webp)
Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Buleleng akan menjadikan empat pantai sebagai entry point (pintu masuk) wisata menonton lumba-lumba. Keempat lokasi tersebut, di antaranya Pantai Binaria Lovina, Pantai Celuk Agung, Pantai Penimbangan, dan Pantai Happy Tukadmungga.
Kepala Dispar Buleleng Gede Dody Sukma Oktiva mengatakan rencana diterapkan tahun ini. Tahap awal yang dilakukan dengan membentuk pengelola di masing-masing pantai.
Pengelola tersebut, lanjut Dody, akan diberi pelatihan mengenai tata kelola dan manajemen daya tarik wisata (DTW). "Kami rapat dengan empat kepala desa, yakni Desa Baktiseraga, Anyuran, Kalibukbuk, dan Tukadmungga. Mereka sepakat membentuk pengelola," kata Dody, Jumat (19/5/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun, sasaran untuk wisata menonton lumba-lumba ini adalah wisatawan grup seperti rombongan pelajar dan mahasiswa.
"Entry point ini segera diproses akhir bulan ini. Awal Juni, Kabid Pemasaran kami akan ke Jawa, segera mempromosikan itu," jelasnya.
Dody menyebut masing-masing entry point akan dikenakan tiket masuk, dan ke depannya akan menggunakan tiket elektronik atau E-Ticket.
Namun, kata Dody tiket masuk itu baru akan diberlakukan setelah ada peraturan daerah (Perda).
"Nanti kami akan mengarah menggunakan elektronik, tapi tentu piranti-piranti berupa perda yang sedang disusun sekarang akan masuk di rancangan. Apabila sudah disetujui, nanti kami berlakukan E-Ticketing untuk wisatawan yang berkunjung," jelas Dody.
Terkait dengan tarif tiket masuk, dody mengaku masih perlu pembahasan dengan stakeholder terkait.
Untuk diketahui, penerapan entry poin ini juga dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. "(Ini juga) dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah," pungkasnya.
Perbekel Desa Kalibukbuk Ketut Suka setuju dengan rencana tersebut. Dengan dibentuknya pengelola dimasing-masing DTW, menurutnya, akan tercipta tata kelola yang bagus.
Terkait dengan perbaikan infrastruktur, juga hendaknya ada tanggung jawab dari pemerintah daerah (pemda). Sebab, pemasukan DTW nanti akan disetor ke pemda melalui retribusi.
"Kami sangat setuju sekali. Kendala infrastruktur juga perlu perbaikan. Kalau nanti ada pungutan maka nanti ada kontribusi dari pemerintah terkait dengan infrastruktur," ujarnya.
(efr/efr)
