.webp)
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Bali akhirnya datang ke KPU Bali di hari terakhir pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg) DPRD Provinsi. Pendaftaran tersebut diiringi empat baleganjur dengan 1.000 lebih massa.
"Kami ke sini berdasarkan filosofi memenangkan kebenaran dan keadilan. Makanya kami naik dokar ya, dengan figur Kresna sebagai pengendalinya, kemudian kekuatan Bayu sebagai motivasinya. Ternyata masyarakat yang ingin ikut luar biasa," kata Ketua DPD Golkar Bali I Nyoman Sugawa Korry saat jumpa pers di KPU Bali, Minggu (14/5/2023).
Korry merepresentasikan Partai Golkar melalui dokar yang telah dikusiri oleh figur-figur yang ingin menegakkan keadilan dan kebenaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Golkar Bali mendaftarkan 55 bacaleg untuk merebut 13 kursi DPRD Provinsi, yang pada Pemilu sebelumnya hanya meraih delapan kursi.
"Target kami untuk di DPRD Provinsi adalah 13 (kursi) dari (sebelumnya) delapan kursi. Kami tidak muluk-muluk ya, tetapi bertahap. Yang lebih penting bagi Partai Golkar adalah terwujud keseimbangan kekuatan sosial politik," jelasnya.
Namun, Korry belum bisa menyampaikan dapil mana saja yang berpotensi menambah kursi di DPRD Provinsi. Menurutnya, itu adalah strategi partai dan tidak perlu dibocorkan ke publik.
"Mohon izin kami tidak sampaikan itu, karena itu strategi internal kami, mohon maaf ya, yang jelas kami sudah punya titik-titiknya," ujarnya.
Korry ingin Bali mampu mewujudkan keseimbangan kekuatan sosial politik dengan tidak didominasi partai-partai tertentu. Ia berharap partai lain bisa menyumbangkan ide dan gagasan.
"Tidak terjadi dominasi atau zaman dulu itu disebut mayoritas tunggal. Kami berharap masyarakat meletakkan komitmen politiknya dari sisi ini," terang Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali itu. Ia berharap terwujud keseimbangan sosial politik untuk bisa saling kontrol.
Golkar Bali juga meingkatkan target capaian kursi di DPR RI di Senayan, dari dua menjadi tiga.
"Salah satu motivasi terbesar saya untuk ikut DPR RI itu adalah ingin mewujudkan sistem kaderisasi yang berjenjang dan berlanjut. Karena saya sudah menduduki jabatan politik tertinggi tingkat provinsi sebagai kader partai. Jadi pimpinan DPR itu menurut kami adalah jenjang karir tertinggi," ujar Korry.
(efr/hsa)
