.webp)
Perwakilan tenaga honorer se-Kabupaten Buleleng mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Buleleng, Selasa (4/4/2023). Rombongan yang tergabung dalam Tim 11 ini meminta DPRD memfasilitasi keluhan pegawai honorer yang tak kunjung mendapat formasi perekrutan tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN).
Perwakilan Tim 11 Nyoman Suardana mengatakan bahwa kedatangan mereka kali ini untuk memohon dukungan DPRD agar dapat memfasilitasi perekrutan ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng pada 2023.
Ia menjelaskan bahwa masalah yang dihadapi setiap perekrutan selalu terkait formasi. Formasi yang dicari oleh pemerintah pusat lebih banyak lulusan sarjana (S1). Sehingga, mereka yang rata-rata lulusan SMA tidak bisa ikut seleksi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sementara umur sudah bertambah dan masa kerja juga meningkat. Akan tetapi tidak ada perekrutan untuk yang setara SMA," ujar Gede Suardana, Selasa (4/4/2023).
Ia mengaku sudah mendatangi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buleleng. Dengan harapan agar BPKSDM dapat mengusulkan formasi yang sesuai dengan kualifikasi mereka dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Kami mengusulkan ke BKPSDM, tolong dibantu rekan-rekan ini yang sudah lama bekerja, agar diusulkan ke pusat untuk mendapat formasi. Apalagi di November 2023 ini akan dihentikan tenaga honornya," pungkasnya.
Saat ini, jumlah tenaga honorer di Buleleng berjumlah 234 orang yang tersebar di berbagai instansi Pemkab Buleleng, dengan masa pengabdian rata-rata 18 tahun.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Gede Supriatna mengaku akan segera menugaskan Komisi I DPRD Kabupaten Buleleng untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP). Ia juga akan mengundang BKPSDM dan perwakilan pegawai honorer untuk mendapat kejelasan atas permasalahan mereka.
"Ya, kami akan segera menindaklanjuti lewat Komisi I untuk segera melakukan rapat koordinasi ataupun RDP dengan para pihak terkait. Kalau bisa, sebelum cuti bersama ini sudah diagendakan" terangnya.
(efr/BIR)
