Impor Baju Bekas Dilarang Padahal Lagi Tren, Simak Pro Kontranya

"Terus juga kalau bisnis ini disetop bakal muncul masalah baru. Pedagang nanti merugi, terus juga kalau jualan baju bekas jadi penghasilan utama permasalahan ekonomi masyarakat muncul. Angka pengangguran bertambah, lapangan kerja dibutuhkan," tuturnya.

Senada dengan Adian, Alfons (28) yang juga suka thrifting karena harganya sangat murah. Alfons juga tidak setuju dengan larangan impor baju bekas, karena menurutnya jual-beli baju bekas ini sebenarnya juga menguntungkan penjual maupun pembeli.

"Sebetulnya nggak setuju ya, karena itu yang jual juga rakyat kecil di Pasar Senen kok. Harusnya kalau mau larang impor, ya UMKM baju dalam negeri kualitas dan harganya juga harus bersaing dulu. Kalau soal pajak ya bisa dipajakin aja harusnya," katanya.

Ada pula Thia (22) yang baru-baru ini hobi thrifting. Model baju yang unik hingga harga murah bikin Thia senang keluar masuk Pasar Senen dan Pasar Baru untuk berburu baju bekas impor.

"Kalau soal larangan itu, aku antara setuju dan nggak setuju sih. Kalau dibilang bisnis thrifting (menjual baju bekas impor) ini mengancam produk UMKM lokal, aku nggak begitu paham. Tapi, kan nggak semua barang lokal itu bisa dibeli dengan harga yang pas di kantong semua orang. Mungkin oke itu bisa membantu produk anak negeri, tapi balik lagi, harganya juga kadang nggak main-main," ungkapnya.

Mereka yang Dukung Larangan Baju Bekas Impor

Namun, ada penggemar thrifting lain yang setuju dengan larangan impor baju bekas ini, yaitu Jeane (22). Awalnya, Jeane hobi thrifting demi mendapatkan barang branded yang murah dan sesuai size. Tapi, dia kini melihat bisnis pakaian bekas impor ini hanya sebagai cara membuang limbah fast fashion.

"Sejujurnya aku ingin menyetujui karena akhir-akhir ini aku merasa pakaian bekas memang cara cepat membuang limbah fast fashion. Aku dulu nggak kepikiran nyampe situ," ucap Jeane saat berbincang.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

"Sekarang kok malah muncul event-event thrifting gitu. Yang dijual juga kebanyakan barang branded dan harganya berkali-kali lipat. Bisa jadi memang buat membuang limbah fast fashion," ungkapnya.

Kemudian ada juga anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin, yang menyebut bisnis pakaian bekas di Indonesia terlanjur menjamur. Dia meminta Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu bekerja maksimal menjaga pelabuhan tikus dan perbatasan.

"Meski dilarang, nyatanya pakaian bekas impor ini masih menjamur. Makanya, kami imbau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk semakin intensif melakukan pengawasan dan penindakan. Terutama pada titik-titik yang rawan penyelundupan dan sulit dideteksi petugas, seperti pelabuhan tikus hingga area perbatasan," kata Puteri kepada wartawan hari ini.

Menurutnya, DJBC juga harus aktif menjalin sinergi dengan aparat penegak hukum, seperti Polri, Bakamla, hingga TNI AL. Pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas UMKM lokal agar semakin berinovasi mengikuti tren pasar, sekaligus supaya bisa bersaing dengan produk global.

Anggota Komisi XI DPR RI lainnya, Kamrussamad, menyebut Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan seharusnya mensosialisasikan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 yang memuat larangan impor pakaian bekas sebelum memberlakukannya. Meski demikian, dia menilai impor pakaian bekas memang mempunyai sejumlah kerugian bagi konsumen.

"Harusnya Menteri Perdagangan membuat moratorium terlebih dahulu sebelum memberlakukan secara resmi Permendag tersebut. Pelaku impor baju bekas juga merupakan warga negara Indonesia agar tidak menimbulkan kerugian keuangan dan bisa mengalihkan bisnis mereka. Aspek kerugian garmen rumahan yang berskala UMKM (jadi kerugian pakaian impor," kata Kamrussamad kepada wartawan.

Kamrussamad menyebut ada empat kerugian impor pakaian bekas. Salah satu kerugian itu, kata Kamrussamad, terkait moralitas bangsa dan keberpihakan terhadap industri nasional yang terancam.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

"Aspek keberpihakan terhadap industri nasional, pemerintah tidak boleh terus membiarkan ekosistem import pakaian bekas terus terjadi. Jika ingin industri dalam negeri tumbuh dan berkembang. Aspek kesehatan, pakaian bekas tersebut berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan kulit seperti gatal-gatal dan penyakit lainnya," jelas dia.

Terakhir, anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk bertindak tegas. Dia mengutip data Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) bahwa total impor ilegal pakaian setiap tahun mencapai 300.000 ton senilai US$ 2,1 miliar atau sekitar Rp 35 triliun.

"Impor baju bekas ilegal ini menjadi momok yang menakutkan bagi produsen baju lokal," Kata Andre saat Raker Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (15/3).

Politisi Gerindra itu menjelaskan, dari total impor ilegal pakaian setiap tahun yang mencapai 300.000 ton itu, ada 25% sampai 30% atau sekitar Rp 9,7 triliun, di antaranya adalah pakaian bekas. Jika impor bisa dibendung, produk lokal yang menggantikannya bisa mendatangkan lapangan kerja baru hingga 500 ribu orang.

"Impor pakaian ilegal yang mencapai 300.000 ton itu kalau dikalikan US$ 7 per kg saja sudah mencapai US$ 2,1 miliar per tahun. Itu kalau diganti produk dalam negeri akan menghasilkan 500.000 tenaga kerja dan sangat bisa untuk mensubstitusi kelesuan ekspor pakaian industri dalam negeri saat ini," tegas Andre.