.webp)
Warga Banjar Tegal, Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Badung, Bali, menolak lokasi pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) sejak dua bulan lalu. Mereka meminta lokasi TPS 3R dipindah ke hilir atau selatan desa.
Ada enam poin dan sembilan sub poin penolakan yang dituangkan dalam surat penolakan lokasi pembangunan TPS 3R di wilayah Banjar Tegal. Warga menilai lokasi yang direncanakan pemerintah kabupaten saat ini merupakan lahan produktif. Sejumlah fasilitas umum seperti sekolah dan puskesmas bakal dibangun di sana, sehingga TPS 3R dianggap kurang tepat dibangun di sekitarnya.
"Warga kami sebetulnya tidak menolak program pemerintah. Cuma mereka minta lokasinya dipindah ke hilir atau selatan desa. Warga kami berharap ada tim yang meninjau ke lokasi, biar dilihat, karena akan ada SMK dan SMP baru, apakah layak atau tidak di sana," tutur Kepala Lingkungan Banjar Tegal I Gede Suardana Putra, Sabtu (4/3/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Warga Banjar Tegal Tolak Pembangunan TPS 3R |
Ia membenarkan Perbekel Desa Sembung I Ketut Sukerta bakal urun rembug dengan para tokoh di tiga desa adat di wilayah Sembung. Mereka berharap pertemuan itu menghasilkan keputusan terbaik.
"Supaya tidak bergesekan dengan masyarakat saja. Sebetulnya kalau dibangun pun, warga kami tidak menolak, hanya mereka ingin lokasinya di hilir desa. Warga juga khawatir, jika alat pengolah sampah suatu saat rusak, pasti ada timbunan," beber Suardana menyampaikan aspirasi masyarakat.
Sebelumnya, Perbekel Sembung I Ketut Sukerta mengatakan lokasi yang akan dibangun TPS ini adalah aset Pemprov Bali seluas 10 hektare. Dari luasan itu, 10 are dimanfaatkan untuk TPS 3R.
Desa sudah merancang detail engineering design (DED) dan menganggarkan Rp 760 juta untuk rencana kebutuhan awal, misalnya tembok atau pemadatan jalan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Badung sudah turun memberi pemahaman ke warga, tapi tetap ditolak.
"Sesuai arahan, kami akan undang tokoh dari tiga desa adat yang ada. Kami juga akan menggelar musyawarah desa untuk mendapatkan keputusan bagus nanti. Jadi, pada intinya semua permintaan warga kami akomodir," kata Sukerta.
(irb/hsa)
