.webp)
Pemerintah Kabupaten Jembrana mendapat kucuran dana Rp 43 miliar dari Pemerintah Provinsi Bali. Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tersebut akan difokuskan untuk perbaikan sejumlah pura dan infrastruktur di Jembrana.
Informasi yang dihimpun, beberapa pura yang akan diperbaiki antara lain Pura Majapahit, Pura Segara Gilimanuk, Pura Tirta Segara Rupek Gilimanuk, Pura Pegubugan, Pura Segara di Pengambengan, dan Pura Ceng-Ceng Kembar Pekutatan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bapak bupati memprioritaskan BKK ini untuk perbaikan sejumlah pura, karena perbaikan ini tidak bisa dilakukan sedikit-sedikit," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jembrana I Komang Wiasa, Senin (20/2/2023).
Menurut Wiasa, perbaikan pura tidak bisa dilakukan dengan mencicil. Ia menyebut kemampuan APBD Jembrana tidak memungkinkan untuk perbaikan berbagai pura sehingga solusinya adalah menggunakan dana BKK.
Selain perbaikan pura, dana BKK itu juga akan digunakan untuk perbaikan sejumlah infrastruktur di Jembrana. Termasuk perbaikan tiga jembatan yang terputus akibat bencana banjir bandang pada Oktober 2022.
"Selain infrastruktur, dana BKK juga akan digunakan untuk penataan Mall Pelayanan Publik (MPP) dengan alokasi dana sebesar Rp 7 miliar," ujar Wiasa.
Tak hanya itu, dana BKK yang diterima juga dialokasikan untuk 64 desa adat di Jembrana senilai Rp 19,2 miliar, bantuan sosial untuk korban bencana Rp 2,1 miliar, dan 230 subak senilai Rp 2,3 miliar.
Wiasa menambahkan, selain dana BKK senilai Rp 43 miliar, Pemprov Bali juga menyerahkan bantuan berupa hibah aset tanah sebanyak 16 bidang tanah dengan luas 5,78 ha. "Sebelumnya aset tanah tersebut kami pinjam pakai. Nah, saat ini sudah diserahkan ke kabupaten," papar Wiasa.
Aset tanah di Desa Penyaringan itu awalnya hendak digunakan untuk relokasi korban banjir bandang daerah aliran sungai (DAS) Bilukpoh. "Karena relokasi batal, jadi akan kami koordinasikan nantinya akan seperti apa. Namun pasti akan ditata," pungkasnya.
(iws/hsa)
