.webp)
Eks karyawan Perumda Kerta Bali Saguna Bali yang menempati rumah dinas atau mes di kawasan Perkebunan Pekutatan, Jembrana, diminta mengosongkan tempat hingga akhir Maret 2023. Hal ini buntut pembangunan Jalan Tol Jagat Kerthi, yang akan menghubungkan Gilimanuk-Mengwi.
"Karena pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi, seluruh eks karyawan yang masih tinggal di mes harus mengosongkannya dengan batas waktu sampai akhir bulan Maret 2023 tanpa terkecuali," ujar Kelian Adat Banjar Sumbermis Ketut Murjana (52), Sabtu (18/2/2023).
Sebelumnya, Direksi Perumda Kerta Bali Saguna Bali sudah menerbitkan surat nomor 266/PUD/UM/VIII/2022 tanggal 2 Agustus 2022 perihal pengosongan rumah dinas atau mes karena pembangunan jalan tol dan theme park di kawasan tersebut. Serta akan dilakukan perataan sehingga perlu pengosongan rumah hingga batas waktu tanggal 15 Oktober 2022.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena banyak warga yang tidak memiliki pekerjaan atau sudah pensiun dari pekerjaannya di Perumda Kerta Bali Saguna ini, sehingga masih memilih bertahan di mes, dan jika digusur warga tidak memiliki rumah," kata Murjana.
Selain menerbitkan surat pengosongan mes, Perumda Bali juga beberapa kali melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Perumda Bali menggandeng pengembang properti untuk membuatkan perumahan rumah murah program presiden dengan cara mencicil, tapi eks karyawan tidak ada yang mendaftar karena belum punya pegangan hidup atau pekerjaan.
"Selain karena sudah banyak pensiun serta lahan untuk bekerja sudah tidak ada, warga juga khawatir tidak bisa mencicil, sedangkan memenuhi kebutuhan sehari-hari masih susah untuk warga kami," paparnya.
Murjana menambahkan saat sosialisasi terakhir dengan Perumda Bali, masyarakat yang tinggal di mes diminta segera mengosongkan mes agar perataan tanah bisa dilanjutkan. "Masyarakat diberikan tali kasih Rp 17,5 juta per kartu keluarga (KK)," ungkapnya.
Disinggung mengenai tanggapan masyarakat terkait keputusan tersebut, Murjana mengatakan masyarakat tidak bisa berbuat banyak lantaran lahan tersebut milik pemerintah. Saat ini, masyarakat sudah mulai mencari tempat tinggal lain sebelum mes dilakukan pembongkaran.
"Ditanya setuju, ya harus setuju, itu lahan milik dia (pemerintah). Setuju dan tidak setuju, ya harus setuju. Sudah cari rumah, dengan cara kredit, ada juga yang rencananya akan balik ke kampung di daerah Karangasem. Mereka hanya bisa pasrah," imbuhnya.
(irb/iws)
