.webp)
Rumah sakit (RS) di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana disoroti Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Bahkan, rumah sakit di dua kabupaten Bali itu dinilai tertinggal. Apa alasan Menkes Budi Gunadi menyebut RS di Buleleng dan Jembrana tertinggal?
Menkes Budi Gunadi dalam konferensi pers virtual mengenai operasi coiling pasien stroke di RSUP Ngoerah Denpasar, Senin (26/12/2022), menilai RS di Buleleng dan Jembrana belum mampu melakukan program intervensi non-bedah coiling terhadap pasien stroke.
"Itu adalah target dan tanggung jawab dari RSUP Prof Ngoerah dan PON. Jadi, sebelum 2024, Pak Wayan (Dirut RSUP Prof Ngoerah) dan Musyid bertanggung jawab ke saya, bahwa satu RS di Jembrana dan Buleleng harus bisa melakukan trombektomi dan coiling," pintanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, I Nyoman Gede Anom mengatakan, rumah sakit di Buleleng dan Jembrana tidak tertinggal. Pasalnya, rumah sakit di sana sudah masuk tipe B dan memiliki fasilitas yang lengkap.
"Terkait rumah sakit tertinggal, sebenarnya bukan di Buleleng dan Jembrana, karena mereka sudah rumah sakit tipe B dan fasilitas lengkap semua. Sebenarnya yang masih tipe C adalah RS di Karangasem, dan mungkin Pak Menkes melihatnya karena dari daerah di ujung-ujung saja," akunya.
Program 514 RS Bisa Coiling
Kementerian Kesehatan menargetkan 514 rumah sakit di Indonesia bisa melakukan intervensi non bedah seperti coiling pada tahun 2024. RS Pusat Otak Nasional Prof Dr dr Mahar Mardjono Jakarta (PON) diminta memastikan bahwa ratusan rumah sakit tersebut bisa melakukan bedah otak terbuka dan coiling.
PON sendiri telah ditunjuk menjadi koordinator dalam melakukan transformasi bidang pelayanan kesehatan, khususnya stroke dan otak. Sehingga PON bertugas mengampu RS agar dapat segera meluncurkan program operasi bedah otak terbuka dan intervensi non bedah seperti coiling setiap bulan.
Sementara terkait sumber daya manusia untuk program tersebut, Budi Gunadi meminta penunjukan harus adil. Baik dari dokter spesialis bedah saraf maupun dokter spesialis neuro intervensi.
"Pastikan tidak ada monopoli dari grup spesialis tertentu dan ini tanggung jawab Dirut Utama dan Dirut Medis. Saya tidak mau lihat ada layanan yang dimonopoli kompetensi atau orang yang melakukannya oleh grup spesialis tertentu di rumah sakit vertikal saya, karena konsekuensinya akan sangat besar kepada Dirut Medis dan Dirut Utama," ungkapnya.
(irb/hsa)
