.webp)
Untuk pertama kalinya RSUP Prof Ngoerah Denpasar melakukan operasi coiling untuk pasien stroke. Rumah sakit terbesar di Bali ini dibantu tim RS Pusat Otak Nasional Prof Dr dr Mahar Mardjono Jakarta, yang ditunjuk Kementerian Kesehatan sebagai koordinator transformasi bidang pelayanan kesehatan, khususnya stroke.
Sebagai informasi, operasi coiling adalah tindakan memasukkan coil melalui akses pembuluh darah ke lokasi target. Operasi ini bertujuan agar darah tidak lagi masuk ke dalam kantong aneurisma yang pecah tersebut.
Plt Dirut RS Pusat Otak Nasional Prof Dr dr Mahar Mardjono Jakarta, Dr Mursyid Bustami,Sp.S (K), KIC.MARS berharap RSUP Ngoerah Denpasar nantinya bisa memberikan pelayanan paripurna atau pelayanan paling tinggi dalam penyakit stroke.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami mendata di RSUP Prof Ngoerah dari sarana dan prasarana sudah lengkap. Dari tenaga, baik tenaga bedah saraf yang mampu melakukan tindakan titik maupun neuro intervensi juga sudah ada. Berikutnya kami akan melakukan kerja sama untuk meningkatkan kemampuan," imbuhnya.
Operasi coiling pertama ini dilakukan pada pasien perempuan berinisial RRK (32). Ia merupakan pasien rujukan dari RSUD Lembata NTT, yang mengalami koma selama enam bulan akibat stroke.
Hasil pemeriksaan anamnesis fisik dan CT Scan kepala, pasien inisial RRK dicurigai mengalami perdarahan subaraknoid akibat ruptur aneurisma. Pasien kemudian dijadwalkan melakukan pemeriksaan lanjutan, yakni Digital Substraction Angiography (DSA) di RSUP Prof Ngoerah pada 9 Desember 2022.
Hasil DSA tersebut menunjukkan gambaran aneurisma yang sulit dan kompleks, sehingga tim medis memutuskan aneurisma tersebut harus segera ditutup. RRK pun dijadwalkan operasi coiling di RSUP Ngoerah pada Senin (26/12/2022).
Pasien ini dirawat di ruangan Stroke Unit sebelum maupun setelah tindakan. Jika terdapat komplikasi, baik berupa stroke penyumbatan ataupun stroke perdarahan, maka pasien akan dimonitoring di ruang ICU.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang turut hadir dalam kesempatan tersebut ingin segera menyelesaikan transformasi sistem layanan rujukan. Termasuk memastikan seluruh rumah sakit di kabupaten/kota dan provinsi bisa melayani standar pelayanan kesehatan tertentu.
"Saya berterima kasih sekali karena (operasi coiling) ini bisa dimulai, tapi buat saya yang penting konsistensinya. Jangan sampai jalan sehari dan bulan depan sudah tidak ada lagi. Seharusnya setiap minggu ada operasi sehingga pelayanan masyarakatnya bisa terbukti meningkat," ungkapnya.
Menurut Budi Gunadi, penyakit stroke sangat buruk, baik bagi kualitas hidup pasienmaupun sisi keuangan. Hal ini senada dengan dr Madjono, yang menyebut stroke permasalahan utama kesehatan dan previlensinya meningkat setiap tahun. Stroke juga menjadi penyebab kematian nomor satu di Indonesia dan membutuhkan pembiayaan tinggi.
Budi Gunadi menjelaskan, per tahun tercatat ada 300 ribu lebih kematian akibat penyakit stroke. Selain menjadi penyebab kematian tertinggi, penyakit stroke juga mengakibatkan pasien mengalami cacat.
Untuk itulah pihaknya kian melakukan transformasi sistem layanan rujukan dengan memastikan seluruh rumah sakit di kabupaten/kota dan provinsi dapat melayani dengan standar pelayanan kesehatan tertentu.
"Oleh karena itu, saya benar-benar minta RS Prof Dr dr Mahar Mardjono Jakarta atau PON untuk mengaktifkan fungsi pengampuannya dan target ini yang mesti diingat-ingat," tambahnya.
Menkes Soroti Rumah Sakit di Jembrana dan Buleleng
Menkes Budi Gunadi menyoroti kemampuan rumah sakit di Kabupaten Jembrana dan Buleleng, yang dinilai tertinggal dan belum mampu melakukan program intervensi non-bedah coiling terhadap pasien stroke. Apalagi rumah sakit di 514 Kabupaten/Kota ditargetkan bisa melakukan intervensi non-bedah seperti coiling pada tahun 2024.
"Itu adalah target dan tanggung jawab dari RSUP Prof Ngoerah dan PON. Jadi, sebelum 2024, Pak Wayan (Dirut RSUP Prof Ngoerah) dan Musyid bertanggung jawab ke saya, bahwa satu RS di Jembrana dan Buleleng harus bisa melakukan trombektomi dan coiling," katanya.
Terkait itu, ia meminta pembukaan program harus adil dalam proses penunjukan sumber daya manusia. Baik saat penunjukan dokter spesialis bedah saraf maupun dokter spesialis neuro intervensi.
"Pastikan tidak ada monopoli dari grup spesialis tertentu dan ini tanggung jawab Dirut Utama dan Dirut Medis. Saya tidak mau lihat ada layanan yang dimonopoli kompetensi atau orang yang melakukannya oleh grup spesialis tertentu di rumah sakit vertikal saya, karena konsekuensinya akan sangat besar kepada Dirut Medis dan Dirut Utama," ungkapnya.
(irb/gsp)
