Komentar Elite PDIP soal Derasnya Dukungan Ganjar Calon Presiden

Komentar Elite PDIP soal Derasnya Dukungan Ganjar Calon Presiden

Tim detikJateng - detikBali
Sabtu, 17 Des 2022 19:35 WIB
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDIP Bambang Wuryanto  atau Bambang Pacul.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. (Foto: Pradito Rida Pertana/detikJateng)
Bali -

Elite PDIP yang juga Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul buka suara terkait derasnya dukungan relawan terhadap Ganjar Pranowo untuk maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2024. Ia tidak mempermasalahkan dukungan para relawan itu.

"Jadi kalau ada rakyat yang mau katakan itu atau relawan yang mau dukung-dukung ya monggo," kata Bambang Pacul seperti dilansir detikJateng, Sabtu (17/12/2022).

Namun demikian, Pacul menegaskan kebebasan itu tidak berlaku bagi kader PDIP. Menurutnya, PDIP akan memberikan peringatan kepada kader yang memberikan dukungan sebelum ada arahan dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Artinya monggo itu ya kita tidak bisa melarang kalau relawan. Tapi kalau dari PDI Perjuangan pasti kita peringatan, kalau di PDI Perjuangan tidak ada karena kita tegak lurus semuanya," ucapnya.

Pacul kemudian menyoroti relawan maupun gabungan relawan yang memasang gambar capres dan cawapres, baik melalui spanduk hingga baliho. Ia mengatakan, gabungan relawan tidak memiliki hak untuk mencalonkan capres dan cawapres.

ADVERTISEMENT

"Kalau relawan tidak ada dalam undang-undang kok, kan di UUD 1945 itu clear, yang mencalonkan adalah parpol atau gabungan parpol yang memenuhi ambang batas 20 persen, itu undang-undangnya. Kalau konstitusinya itu tadi UUD 1945 parpol dan gabungan parpol," ujarnya.

Pacul menyarankan para relawan yang ingin mengusung capres-cawapres untuk membuat partai politik terlebih dahulu.

"Jadi gabungan relawan tidak ada, kalau memang perform ya relawan bikin dong partai supaya kita bisa bertanding bersama-sama, kan begitu. Jangan pasang-pasang gambar, mempengaruhi persepsi publik tetapi dia sendiri sebenarnya tidak punya hak. Itu namanya fait accompli kepada partai-partai, tidak bisa begitu," tandasnya.




(iws/dpra)

Hide Ads