PHDI Apresiasi Rencana Koster Cover BPJS Bagi Pemangku-Sulinggih

PHDI Apresiasi Rencana Koster Cover BPJS Bagi Pemangku-Sulinggih

Ni Made Lastri Karsiani Putri - detikBali
Senin, 28 Nov 2022 15:10 WIB
Ratusan umat Hindu merayakan Galungan di Pura Aditya Jaya, Rawamangun, Jakarta, Rabu (19/2/2020). Begini momennya.
Ilustrasi sulinggih (Foto: Agung Pambudhy)
Denpasar -

Gubernur Bali Wayan Koster mencanangkan akan meng-cover iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk sulinggih, serati (tukang banten), pemangku, hingga rohaniawan pada 2023. Bantuan tersebut akan diperuntukkan bagi 34 ribu peserta dengan total Rp 6,9 miliar.

Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali, Nyoman Kenak mengapresiasi keinginan Gubernur Koster itu.

"Saya sendiri mengapresiasi dan ini sangat bagus sekali. (Dengan bantuan tersebut) pemangku, sulinggih sampai dengan tukang banten bisa melakukan pelayanan dengan ikhlas dan tidak perlu mikirin lagi yang lainnya. Mereka juga lebih konsen dan fokus karena tidak ada beban apa-apa lagi," kata Kenak ketika dihubungi detikBali, Senin (28/11/2022).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kenak mengaku, pihaknya belum mengetahui waktu penyaluran bantuan hingga besaran yang akan diterima. Meski demikian, ia menyebut informasi terkait BPJS Ketenagakerjaan itu sudah diterima oleh beberapa sulinggih dan pemangku.

"Kita berdoa supaya segera terealisasi. Selama ini sulinggih mendapatkan bantuan dana BPJS Kesehatan dari pemerintah. Tapi, belum semuanya (dapat). Karena sulinggih kan sudah di masing-masing keluarga (ditanggung BPJS Kesehatan) jadinya bantuannya tidak boleh double," kata Kenak.

ADVERTISEMENT

Ia menambahkan, pihaknya juga sedang menunggu regulasi terkait bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan tahun 2023 tersebut.

"Kami men-support itu dan bahkan kalau dibutuhkan data-data sulinggih, pemangku, dan termasuk rohaniawan pasti kami berusaha membantu," jelasnya.

Untuk diketahui, selain bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan, Koster juga mencanangkan adanya program beasiswa dan bantuan seragam bagi siswa miskin SMA atau SMK senilai Rp 18 miliar lebih. Ada juga bantuan bagi mahasiswa miskin yang mengenyam pendidikan perguruan tinggi di Bali dan di luar Bali sebesar Rp 2,5 miliar. Lalu, akan ada insentif bagi 8.310 perangkat desa di 636 desa senilai Rp 31,4 miliar.




(iws/dpra)

Hide Ads