.webp)
Informasi yang dihimpun detikBali, warga awalnya berusaha berkomunikasi dengan pekerja proyek itu. Lantaran negosiasi tidak membuahkan hasil, mereka kemudian melapor ke prajuru desa.
Pecalang desa pun sempat turun menegur pekerja proyek. Pemilik alat berat juga sudah menolak permintaan pengembang untuk mengantar eskavator tanpa truk lantaran sempat diprotes warga.
"Tapi pengembang ini yang tetap memaksa supaya alatnya dijalankan saja. Soalnya terus begitu. Tidak hanya sekali, dua kali. Sudah didatangi pecalang," ungkap warga lokal melalui pesan suara dan enggan namanya disebut, Kamis (10/11/2022).
Warga sebetulnya mendukung jika pengembang atau pekerja proyek tidak mengganggu kenyamanan warga. Termasuk tetap memelihara fasilitas desa atau negara. "Seolah keberadaan kami, bendesa adat dan prajuru tidak dianggap," ketusnya.
Surat keberatan yang ditandatangani Bendesa Adat I Komang Suwirtha, 8 November 2022 lalu, pun disodorkan ke pengembang proyek. Bahkan surat yang intinya terkait keberatan atas lalu lintas alat berat itu juga ditembuskan ke Pemkab Klungkung. Namun, kata Bendesa, pemerintah belum merespon.
"Harapan kami supaya keluhan warga didengar, alat berat diangkut pakai truk pengangkut. Kalau pemerintah sampai saat ini belum merespons," kata Bendesa Komang Suwirtha, dihubungi via telepon, Kamis (10/11/2022) sore.
"Kalau tidak salah dua kali alat beratnya dibawa di jalanan tanpa memakai truk. Itu pagi hari ada yang lapor ke pecalang," ungkap Komang.
Ia menyebut, lokasi pengerukan berada tidak jauh dari pura dalem atau kuburan desa setempat. Tanah bukit itu dikeruk untuk kebutuhan mega proyek kawasan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di eks galian C Desa Gunaksa, Klungkung.
"Memang pengembang ini kerja di beberapa titik. Kemungkinan alat itu dipindah-pindah. Yang jelas kalau memang sudah berizin, kami ingin agar proyek ini juga berikan kenyamanan ke warga. Bukan merusak," katanya.
Kepala Satpol PP dan Damkar Klungkung Putu Suarta mengakui adanya keberatan warga Desa Adat Pangi. Surat keberatan yang ditujukan ke pengembang proyek pun sudah ia terima dan akan direspons.
"Terkait bagaimana teknis pengangkutan alat berat itu, seperti yang diprotes warga, kami akan komunikasikan dengan instansi teknis, baik itu Dinas Perhubungan, PUPR, jadi kami cari solusi," kata Suarta.
(iws/dpra)
