Duduk Perkara Kepsek SMPN 5 Denpasar Didesak Mundur Siswa-Guru

Denpasar -

Siswa dan guru SMPN 5 Denpasar melakukan aksi demo mendesak kepala sekolah (kepsek) Putu Eka Juliana Jaya mundur dari jabatannya, Kamis (20/10/2022). Para guru dan siswa menuding kepemimpinan kepsek SMPN 5 Denpasar diktator dan sewenang-wenang.

Beberapa poin tuntutan agar kepsek SMPN 5 Denpasar adalah adanya aturan sistem piket yang membebani murid hingga satpam, aturan Tri Sandya harus dilakukan di dalam kelas, ekstra silat dan Pramuka tidak didukung ikut lomba, hingga aturan soal guru diperintahkan ikut bersih-bersih.

Begini duduk perkara Kepsek SMPN 5 Denpasar didesak mundur oleh guru-guru dan siswanya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Siswa Beberkan Ketidaknyamanan

Salah satu siswa IX, Anindya Vera Anjani (14) yang turut berdemo mengungkap sejumlah ketidaknyamanan selama Putu Eka memimpin. Menurutnya, sejak Putu Eka menjabat sebagai kepala sekolah sejak tiga bulan lalu, banyak ketidaknyamanan yang dirasakan oleh para siswa.

"Dari awal ibu ini masuk ke sini, kami sudah tidak nyaman karena peraturan untuk Tri Sandya yang biasanya di lapangan sekarang harus di dalam kelas. Kami yang ekstra Pramuka juga tidak didukung untuk ikut lomba-lomba," ungkapnya.

Guru SMPN 5 Denpasar Ungkap Kekecewaan
Salah satu guru di SMPN 5 Denpasar, Sagung Made Warsiki (57) menduga aksi para siswa tersebut kemungkinan didasari oleh kekecewaan mereka terkait penilaian lomba jelang Hari Raya Saraswati. Penilaian seharusnya dilaksanakan hari ini.

Hanya saja, hal itu tidak terlaksana lantaran seluruh guru mengikuti bimbingan teknis (bimtek). Itulah sebabnya, tidak ada guru yang bisa membimbing dan menilai hasil karya siswa.

"Program (bimtek) ini juga tidak terprogram dan tiba-tiba ada. Kurang lebih ada 50-an guru yang ikut jadinya, kami tidak ada yang bisa mendampingi siswa. Ini juga sudah kami sampaikan kepada Kadisdikpora Denpasar yang juga datang ke sini," kata Sagung beberapa waktu lalu.

Sagung bersama guru lainnya pun turut menumpahkan kekecewaannya terhadap kepemimpinan Putu Eka. Ia mengaku para guru sudah menyampaikan keluhannya kepada Kadisdikpora Denpasar, AA Gede Wiratama.

Kepala Sekolah Disebut Diktator

Guru SMPN 5 Denpasar, Sagung Made Warsiki menyebut banyak peraturan baru yang membuat para guru tidak nyaman dalam bertugas sejak Putu Eka menjadi kepala sekolah. Ia bahkan menilai kepala sekolah bersikap diktator.

"Sistem ibu ini terlalu diktator dan kami sebagai guru kan kapasitasnya melayani siswa bukan sebagai pembantu di sekolah. Tapi, selama ini kami harus mengepel setiap hari dan bahkan ketika kami pakai pakaian adat juga harus mengepel. Padahal di sini sudah ada petugas kebersihan 3 orang," sebut Wali Kelas IX tersebut.

Tak hanya itu, kata Sagung, selama kepemimpinan Putu Eka ada beberapa kejadian tak mengenakkan. Termasuk soal 2 Waka Kesiswaan yang diberhentikan hanya karena masalah sepele.

Selain itu, ada juga 2 guru ekstrakurikuler, yakni silat dan Pramuka yang karena satu dua hal tidak diizinkan untuk masuk ke sekolah. Menurutnya, masih banyak kejadian lainnya yang mengakibatkan para pengajar di sekolah tersebut menjadi tak nyaman dalam menjalankan tupoksinya.

"Kalau menurut teman-teman guru di sini ya (kepala sekolah) harus diganti karena terlalu diktator dan karena sekolah adalah lembaga bukan rumah tangga, dan ada tupoksinya masing-masing. Sosok yang kami harapkan sebagai Kepala Sekolah adalah sosok yang melindungi, mengayomi dan mengemong kami, baik kepada guru maupun siswa," ungkapnya.

Jawaban Kepsek klik halaman berikutnya

Jawaban Kepsek SMPN 5 Denpasar

Kepsek SMPN 5 Denpasar Putu Eka Juliana Jaya mengaku mengikuti arahan Disdikpora Denpasar mengenai tahap awal sebagai Kepala SMPN 5 Denpasar. Menurutnya, ia sama sekali tidak mengubah kebijakan, namun melanjutkan yang sudah ada sejak lama.

"Sesuai arahan pimpinan di Disdikpora, bahwa dalam tahap awal melaksanakan tugas tambahan selaku Kepala SMPN 5 Denpasar kami melakukan konsolidasi, adaptasi, dan pemetaan situasi kondisi dan kebutuhan yang memerlukan atensi segera. Tidak ada kebijakan baru yang dibuat, terbatas hanya melanjutkan kebijakan lama yang sudah ada," terangnya beberapa waktu lalu.

Sistem Piket Merupakan Kebijakan Lama

Salah satu kebijakan yang dikritisi dalam demo tersebut, yaitu sistem piket yang membebani murid, guru, dan satpam. Jadwal piket ini disebut untuk menciptakan situasi kondusif saat jam sekolah.

"Jadwal Piket merupakan kebijakan lama, yang dimodifikasi dengan melibatkan para waka dan staf waka (asisten waka). One gate system pun kami terapkan untuk kemudahan mengontrol siswa-siswi yang terlambat untuk dapat dibina secara persuasif gerbang utara dan selatan sampai pukul 8.00 dikunci oleh petugas," terangnya.

Sebut Pembina Pramuka-Silat Terlalu Jauh Masuk ke Ranah Sekolah

Sementara itu, ia juga menyangkal mengenai tuntutan siswa yang tidak memerhatikan pembina pramuka dan pencak silat. Menurutnya, kedua pembina tersebut telah masuk terlalu jauh ke ranah sekolah.

"Bapak tersebut (pembina pencak silat dari SMP PGRI 8, Red) kami dapati masuk dan berada di dalam area privat yang khusus untuk pegawai. Mengamati data di komputer kami. Sudah tertera pada aturan, bahwa semua tamu harus melaporkan diri di piket, dan harus transit dulu di lobi, untuk kemudian dilayani oleh pihak terkait sesuai kepentingannya. Semua tamu harus memiliki tata karma berkunjung dan menjaga privasi sekolah," terang perempuan yang akrab disapa Wawa itu.

"Terkait dengan penerimaan pelatih ekstra pramuka yang tidak kami layani semestinya, itu pun tidak benar. Bapak tersebut yang tidak kami kenal, tiba-tiba sudah hadir di depan pintu membicarakan proposal dan lomba," katanya.

"Karena kami orang baru, maka kami arahkan agar Bapak itu berkoordinasi dulu dengan pendamping ekskul dan Waka Kesiswaan serta bendahara BOS. Kami minta bendahara BOS untuk melayani seperti umumnya yang berlaku di sekolah terkait pos-pos anggaran pada RKAS, bila dibutuhkan."

Kadisdikpora Denpasar Buka Suara

Kadisdikpora Denpasar AA Gede Wiratama buka suara terkait adanya demo yang dilakukan oleh siswa SMPN 5 Denpasar. Wiratama menyebut demo tersebut disebabkan adanya miskomunikasi antara siswa dan kepala sekolah terkait lomba menjelang Saraswati.

"Kalau dari kami tadi kan coba serap aspirasi dari anak-anak, guru, dan kepala sekolah. Semuanya sudah kami mintai keterangan dan nantinya akan kami olah dan baru kami laporkan ke atasan," kata Wiratama.

Ia menuturkan, demo tersebut merupakan kali pertama terjadi di sekolah tersebut. Ke depan, ia berharap agar para siswa ketika hendak menyampaikan aspirasi dapat langsung menyampaikannya ke pihak Disdikpora.