.webp)
Bencana banjir dan tanah longsor terjadi di beberapa wilayah di Bali sejak Senin (17/10/2022). Banjir dan tanah longsor menelan sebanyak enam korban jiwa dan ratusan orang orang terpaksa mengungsi.
Banjir terparah terjadi di Jembrana hingga menyebabkan jalur utama yang menghubungkan Jawa-Bali yakni jalan Denpasar-Gilimanuk lumpuh total. Lalu disusul daerah lain yakni Tabanan, Karangasem, Bangli, dan Badung.
Bencana alam tersebut menjadi perhatian khusus untuk Gubernur Bali I Wayan Koster. Berikut rangkuman janji Gubernur Koster soal penanganan bencana alam di Bali.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
1. Gubernur Koster Janjikan Rumah untuk Korban Banjir Jembrana
Gubernur Bali Wayan Koster berjanji akan memberikan bantuan rumah baru bagi para korban banjir bandang di Jembatan Bilukpoh, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali.
Hal ini diungkapkan Wayan Koster saat bertemu warga terdampak banjir di posko penampungan warga terdampak banjir, Kelurahan Tegalcangkring dan Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Selasa (18/10/2022), dikutip dari laman Pemprov Bali.
Dalam kunjungan tersebut ia mengatakan akan menyediakan lahan di lokasi yang lebih aman dari risiko bencana. "Saya alokasikan 20 are, plus 6 are tanah provinsi untuk lokasi tempat tinggal warga yang baru akan dibangunkan dan tinggal ditempati," kata Gubernur Koster.
Sementara itu, warga terdampak juga akan dijamin makanan, obat-obatan, dan kebutuhan sehari-hari selama berada di pengungsian. Ketua TP PKK Provinsi Bali Putri Suastini Koster juga menyerahkan bantuan beras 2,165 ton kepada seluruh korban banjir bandang Jembrana.
"Saya sudah perintahkan Kepala BPBD Bali untuk mengelola ini dengan baik. Jadi, saya mohon bapak dan ibu bisa bersabar," ujar Wayan Koster.
Terkait proses perbaikan jembatan dan kawasan terdampak banjir, Wayan Koster mengatakan, sedang terus dikebut agar segera bisa berfungsi maksimal. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras membersihkan jembatan sehingga bisa dilalui.
"Saya pastikan jembatan ini akan diperbaiki dengan baik, lebih kuat, termasuk nanti akan diuji kelayakannya agar bisa dilalui kendaraan berat," tegas Wayan Koster.
Dalam kunjungannya ke Jembrana, Wayan Koster didampingi Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra dan Bupati Jembrana Nengah Tamba juga meninjau lokasi bencana banjir di Jembatan BilukPoh. Selain itu,juga didampingi Kepala Balai Wilayah Sungai Bali Penida Eka Nugraha Abdi, Kepala BPBD Bali I Made Rentin, Kepala Dinas Perhubungan Bali IGW Samsi Gunarta, dan Kepala Dinas PUPR Bali Nusakti Yasa Weda.
Selengkapnya klik halaman selanjutnya
Jembatan Bilukpoh di Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, menjadi salah satu infrastruktur penghubung lintas pulau yang memperoleh perhatian pasca banjir bandang pada Senin (17/10/2022).
Saat meninjau kerusakan akibat banjir dan longsor di Desa Tua, Kecamatan Marga, Gubernur Bali Wayan Koster mengaku sudah berkomunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum terkait fungsi jembatan Biluk Poh jangka panjangnya.
"Kemarin saya sudah dengan direktur dari Kemen PU, jadi untuk jangka pendek ini (jembatan Biluk Poh) akan difungsikan tetapi sekarang ini secara bergiliran dulu. Kemudian akan diuji. Kalau memang layak akan difungsikan dua arah normal seperti biasa. Dalam waktu jangka pendek ini," jelasnya.
Sedangkan untuk jangka panjangnya, sambungnya, harus dibenahi. Karena banjir bandang di Jembatan Biluk Poh sudah terjadi beberapa kali.
"Kalau itu ditabrak dengan kekuatan air begitu besar jembatannya bisa putus," ujar Koster.
Ia menyebutkan, perbaikan jembatan tersebut sudah dirancang. Ketinggian jembatan tersebut akan ditambah dan diperlebar sepanjang lahan di sekitarnya memungkinkan.
"Kemarin lapangan di sekitarnya memungkinkan. Sudah saya pastikan itu akan direkomendasikan untuk ditingkatkan dan diperlebar sehingga kalau ada banjir tidak akan menabrak jembatan lagi. Karena itu ada di jalan strategis nasional yang bawa logistik dari Jawa dan Bali," sambungnya.
Menurutnya, rancangan atau detail engineering design (DED) akan disiapkan pada tahun anggaran 2023. Sementara pembangunannya direncanakan pada tahun anggaran 2024.
"Tapi selagi itu belum dibangun, jembatan existing, yang ada sekarang masih difungsikan tetap normal, tidak ada masalah, tinggal diuji untuk memastikan apa bisa dilalui dua arah. Sekarang satu arah dulu, gentian, darurat ini karena pengujian memerlukan waktu," pungkasnya.
Selengkapnya klik halaman selanjutnya
Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan akan segera menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah kepala daerah yang wilayahnya terdampak bencana banjir dan longsor di Bali.
"Hasil kunjungan lapangan ini akan kami jadikan bahan rapat koordinasi (rakor) untuk menangani dampak banjir yang ada di sejumlah wilayah di Bali," kata Koster saat meninjau jembatan Yeh Kajang di jalur utama Kecamatan Marga-Baturiti, di Desa Tua, Kecamatan Marga, Rabu (19/10/2022).
Ia menegaskan, rapat tersebut setidaknya akan dilakukan dua atau tiga hari ke depan. Sebelumnya, Koster akan meninjau kondisi lapangan di Kabupaten Karangasem.
"Kemarin saya dan Kapolda sudah Jembrana. Hari ini di Tabanan. Lalu besok Karangasem. (Dampak) yang berat in ikan ada di Jembrana, Tabanan, Karangasem, dan Bangli. Dua tiga hari nanti kami akan rakor," sebutnya.
Di rakor tersebut, pihaknya akan memetakan rencana perbaikan atau rehabilitasi bangunan warga, jembatan, jalan, serta bangunan lainnya yang terdampak bencana. "Mana yang (diperbaiki) dengan APBD dan mana yang dari APBN," sebutnya.
Koster menyebutkan, skema anggaran untuk penanganan dampak bencana di Bali memungkinkan diusulkan ke APBN melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). "Kalau ini sudah ditetapkan sebagai darurat bencana. itu bisa dapat program secara khusus dari APBN," imbuhnya.
Khusus untuk perbaikan jembatan Yeh Kajang yang ada di jalur utama Kecamatan Marga-Baturiti, pihaknya akan mengupayakan anggaran perbaikan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari APBD Provinsi Bali pada tahun anggaran 2023.
"Untuk yang ini (jembatan Yeh Kajang) karena jalan kabupaten akan dibantu dari APBD Provinsi tahun anggaran 2023. Supaya jembatannya permanen. Pakai skema BKK," sebut Koster.
Koster menambahkan, penanganan dampak bencana banjir bandang dan longsor ada yang jangka pendek dan jangka panjang. Prioritas saat ini adalah menjamin kebutuhan logistik warga yang kena dampak terpenuhi.
Disinggung mengenai perkiraan kerugian akibat bencana banjir bandang dan longsor pada awal pekan ini, Koster mengaku belum ada penghitungan. "Ya belum dihitung. Sabar dulu," pungkasnya.
Selain meninjau jembatan Yeh Kajang, kunjungan lapangan Gubernu Koster dan Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra dilakukan di Pura Campuhan, Banjar Ganter, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Tabanan. Pura tersebut juga menjadi salah satu tempat yang terdampak banjir bandang akibat luapan air sungai atau Tukad Yeh Sungi yang bercampur sampah kayu berukuran besar.
Saat kejadian pada Senin (17/10/2022), air Tukad Yeh Sungi mencapai ketinggian kurang lebih 15 meter. Akibat terjangan banjir bandang, seluruh bangunan di pura yang terdiri dari empat gedong, satu sambiangan gede, satu pengubengan, satu palinggih ratu biang, hingga seluruh panyengker atau tembok pura rata dengan tanah.
Selengkapnya klik halaman selanjutnya
Gubernur Bali Wayan Koster, menyebut sebagian penanganan dampak bencana banjir dan longsor akan memanfaatkan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang nilainya berkisar Rp 30 miliar di APBD Provinsi Bali. Namun, penggunaannya hanya diprioritaskan terhadap dampak bencana yang bersifat darurat.
"Kalau yang darurat itu bisa dipakai. Di (APBD) provinsi masih ada Rp 30 miliar BTT. Itu bisa digunakan," sebut Koster saat meninjau amblesnya jembatan Yeh Kajangan di Desa Tua, Kecamatan Marga, Rabu (19/10/2022).
Ia menjelaskan, anggaran yang diperlukan untuk menangani kerusakan akibat banjir dan longsor beberapa waktu lalu belum bisa dikalkulasikan. Nilai kerugian akan dihitung secara keseluruhan.
Selain itu, BTT juga tidak bisa digunakan untuk membiayai perbaikan jembatan atau infrastruktur jalan dan lainnya. Sebab, perbaikan infrastruktur jalan, jembatan, atau akses penghubung memerlukan biaya yang besar.
"Tidak bisa buru-buru karena harus didesain dulu konstruksinya dan sebagainya," imbuhnya.
Penanganan pasca bencana, sambungnya, untuk jangka pendek akan diprioritaskan untuk keselamatan dan kebutuhan warga yang terdampak. "Ada yang mengungsi seperti di Jembrana, harus diselamatkan. Dijamin kebutuhan makan dan airnya," sebutnya.
Sedangkan untuk perbaikan infrastruktur penghubung, ia memastikan anggarannya melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Simak Video "Video: Gubernur Bali Bakal Pakai Seragam Satpol PP saat Retreat"
[Gambas:Video 20detik]
(nor/hsa)
