Ganjar Anggarkan Rp 3,8 T dari APBD untuk Belanja Produk UMKM Lokal

Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menganggarkan Rp 3,8 triliun dari APBD Jateng untuk belanja produk UMKM lokal. Di Bali Nusa Dua Convention Center di Badung, Bali, Ganjar menyebut anggaran tersebut merupakan bentuk komitmen Pemprov Jateng untuk menggunakan produk dalam negeri.

"Komitmen untuk produk dalam negeri dan UMKM yang ada di Provinsi Jawa Tengah, dari data rencana umum pengadaan atau penyedia ini kurang lebih Rp 3,8 triliun. Terus kemudian data rencana umum pengadaan komitmen produk dalam negeri itu Rp 3,5 triliun," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jumat (7/10/2022).

Ganjar menjelaskan data rencana umum pengadaan produk impor hanya sekitar Rp 302 miliar. Ini menunjukkan komitmen Jateng menggunakan produk dalam negeri berkisar 92,12% dari APBD Jateng per 30 September 2022.

"Lalu realisasi belanja paket RUP dengan komitmen P3DN (Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri) ini untuk Pemerintah Provinsi Jateng sampai dengan 23 September 2022, 53,17%. Ini totalnya sudah segitu, ya lumayan lah untuk bisa kita sampaikan kepada publik," sambungnya.

Ganjar mengungkapkan pihaknya memanfaatkan aplikasi Blankon Jateng untuk menyerap belanja produk dalam negeri di Pemprov Jateng dan masyarakat. Ia menyebut hingga 30 September 2022, persentase realisasi belanjanya lebih kurang mencapai 12,17%.

"Tapi persentase realisasi belanja dari target stranas (strategi nasional) itu 121,65%. Jadi relatif lumayan berjalan sambil terus kita lakukan," imbuhnya.

Ganjar juga mendorong P3DN melalui sejumlah regulasi. Salah satunya lewat instruksi Gubernur Jateng tahun 2021 tentang penyediaan ruang pelaku UMKM untuk memasukan produknya dalam e-katalog.

Ia menuturkan produk UMKM yang sudah masuk e-katalog bisa dijual ke pembeli melalui aplikasi Blankon Jateng. Pemprov Jateng kemudian akan memasarkan produk tersebut, baik lewat aplikasi Blankon Jateng maupun melalui Kelompok Kerja (Pokja) secara canvassing.

"Dari tim P3DN ini sebenarnya kita sudah menyiapkan beberapa tim untuk pokja pemantauan, pokja sosialisasi, dan pokja TKDN. Lalu ada tim pengarah, tim monet, sampai fasilitasi. Jadi kalau kita sudah lakukan itu sebenarnya ini yang bisa dilakukan percepatan," terangnya.

Lebih lanjut, Ganjar menyampaikan pihaknya juga akan melakukan pendampingan kepada UMKM untuk menjaga sekaligus meningkatkan produk dalam negeri yang akan diserap. Hal tersebut, lanjut Ganjar, dapat dilaksanakan melalui pendampingan Pokja terkait.

"UMKM yang ada mesti kita kurasi, mesti kita dampingi untuk menjamin kualitas, termasuk kontinuitasnya. Setelah itu mereka kita dampingi, bahkan beberapa kali kita 'paksa' harus masuk e-katalog, harus masuk Blankon. Sehingga saya akan bisa beli barangmu dengan cara yang gampang, ini cara kita mendampingi mereka," papar Ganjar.

"Ini yang kemudian kita coba komunikasi kawan-kawan kabupaten kita, list dari pengusahanya, produknya, terus kemudian kita masukan mereka on board dalam sistem kita, baru kemudian kita belanja," tambahnya.

Ganjar menegaskan komitmennya untuk terus menggunakan produk dalam negeri, terutama produk UMKM lokal asal Jateng. Ia juga berkomitmen untuk terus mendampingi UMKM sehingga kualitas produk yang dijual bisa terjaga.

"Jadi apa yang diperintahkan Pak Presiden sebenarnya betul-betul bisa mengungkit produk dalam negeri, terutama dari UMKM kita. Tapi sekali lagi tugas pemerintah adalah mendampingi agar kualitasnya terjaga," tandasnya.

Sebagai informasi, pemerintah pusat menganggarkan Rp 340,8 triliun atau sekitar 27,9% dari total APBD seluruh wilayah Indonesia untuk belanja produk dalam negeri. Sementara belanja modalnya ada di kisaran Rp 191,7 triliun atau sekitar 15,7% dari APBD keseluruhan.