.webp)
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Kuta mengancam akan memutus kabel-kabel yang terbukti liar dan tanpa izin dipasang di kawasan Kuta. Ketua LPM Kuta Putu Adnyana mengatakan, kebanyakan kabel adalah milik provider-provider penyedia layanan internet.
Adnyana menjelaskan, untuk kewenangan penanganannya, dari wilayah Benesari ke utara adalah kewenangan LPM Legian sementara bagian selatan termasuk di kawasan Ground Zero berada dalam kewenangan LPM Kuta.
"Pemilik kabel banyak dari provider Biznet, Telkom dan lainnya itu kita tandain, ya paling banyak internet dan PLN," ujarnya dihubungi detikBali Senin (26/9/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada 2021 silam, pihaknya mengaku sempat melakukan penertiban kepada kabel-kabel liar yang diduga tidak melakukan pendataan ke pihak LPM Kuta.
"Kami tertibkan biar kepatuhan dia (internet) agar jika ada kabel putus gampang kita koordinasi," ungkapnya.
Untuk mengantisipasi adanya pemasangan kabel liar pihaknya mengimbau kepada para provider untuk melapor ke LPM untuk dilakukan pendataan.
Pun soal kondisi kabel yang kini makin semerawut pihaknya meyakini bahwa ada provider 'nakal' yang tidak melapor ke pihaknya.
"Jumlah provider sekitar 10-an di luar istilah yang liar," ujarnya.
Memang sudah menjadi tugas dan kewenangan LPM Kuta untuk menata dan menurutnya pemerintah kabupaten Badung sedang mengupayakan untuk dibangun utilitas terpadu menanam kabel di bawah tanah.
"Ya rencana dari pemkab Badung 2023-2024," katanya.
Kini untuk mengantisipasi jumlah kabel provider membeludak pihaknya mengaku tidak menerima pemasangan kabel baru.
"Kalau sekarang untuk yang baru kita minimalkan tidak ada pemasangan kabel. Dan kalau ada yang terbukti liar kita putus kabelnya," bebernya seraya menambahkan bahwa saat ini penanganan sudah dibuat dengan menggunakan grup WhatsApp agar memudahkan dalam koordinasi.
(hsa/hsa)
