.webp)
Sebanyak 40 Desa di tiga Kecamatan yang berada di Kabupaten Buleleng, Bali rencananya akan mendapat kunjungan dari Satuan Tugas (Satgas) Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mabes Polri. Kunjungan tersebut berkaitan dengan monitoring penyelenggaraan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada masyarakat miskin.
"Rencananya kami 4 hari di sini, hari ini dan 3 hari ke depan, kita akan berkunjung ke beberapa desa, rencananya sekitar 40 desa di 3 Kecamatan, yakni Kecamatan Sukasada, Kecamatan Sawan, dan Kecamatan Buleleng. Insyaallah 3 hari ke depan bisa selesai," kata Budi Agung Nugroho selaku anggota Satgas Khusus Tipikor Mabes Polri saat ditemui detikBali usai menghadiri rapat koordinasi pencegahan korupsi terkait penyaluran BLT-DD tahun 2022 di Kantor Bupati Buleleng, Senin (5/9/2022).
Nugroho mengatakan tujuan dilakukannya monitoring ini adalah untuk memastikan kesesuaian data penerima bantuan-bantuan yang telah tersalur ke seluruh desa di Kabupaten Buleleng. Di mana pemerintah daerah sebelum menyalurkan bantuan, harus memiliki data yang valid terkait dengan jumlah masyarakat miskin supaya bantuan yang disalurkan tepat sasaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi tidak ada yang namanya orang miskin punya ruko misalnya atau punya kendaraan bermotor lebih dari satu. Jadi pemerintah daerah harus memastikan bantuan itu tepat sasaran," katanya.
Nugroho menyebut jika Kabupaten Buleleng termasuk daerah yang yang paling baik dalam hal penyerapan BLT-DD. Di mana rencananya pihaknya akan belajar terkait dengan pola penyerapan BLT-DD di Buleleng. Untuk selanjutnya bisa ditularkan ke daerah lain yang penyerapannya masih kecil.
"Kita mau belajar disini, mudah-mudahan dapat ditularkan ke daerah lain yang penyerapannya masih kecil. Kita juga mau belajar alokasi BLT yang cukup banyak jenisnya dari berbagai Kementerian bersinggungan atau tidak," pungkasnya.
Sementara itu Penjabat (Pj) Bupati Buleleng, I Ketut Lihadnyana menyambut baik kegiatan monitoring yang dilakukan oleh rombongan Satgas Khusus Pencegahan Tipikor di Kabupaten Buleleng. Menurutnya, hal tersebut dilakukan dalam rangka mensinkronisasi data keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah menerima BLT-DD.
"Secara agregat Provinsi Bali masuk dalam kategori yang dalam penyerapan pemanfaatan BLT DD cukup bagus. Jadi mereka ke sini untuk melihat pola seperti apa, mekanisme seperti apa," katanya.
(kws/kws)
