.webp)
Kasus mutilasi warga di Papua bakal menjadi sorotan dalam rapat antara Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan KSAD Jenderal Dudung Abdurrachman hari ini.
"Besok (Senin, 5/9) untuk menjelaskan di DPR Komisi I. Ini bagaimana bisa terjadi dan ini kejadian ada rentetan berhubungan dengan berbagai... kemudian seminggu jelang itu ada pembunuhan pembantaian juga. Nah justru kita ingin kasusnya sendiri kemudian ada apa, kasusnya apa, ini kan setingkat Mayor yang melakukan mutilasi ini kan," kata Effendi kepada wartawan, Minggu (4/9/2022).
Effendi menyebut, Komisi I DPR ingin mempertanyakan sistem pembinaan di internal TNI karena peristiwa pidana yang terjadi. Dia mengungkit peristiwa pembunuhan dua sejoli Handi Salsa hingga mutilasi warga sipil di Mimika, Papua.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita harus lihat berjenjang ke atas, ada apa? Bagaimana sih sistem pembinaannya, kita tanya dengan KSAD nanti. Ada apa kenapa kok sering kali terjadi bukan hanya di Papua termasuk Kolonel yang ada di orang di dua sejoli yang di Garut (Handi dan Salsabila). Ini ada apa sih di TNI khusunya TNI Angkatan Darat," ujarnya.
"Kenapa sih? Ada yang salah dalam pembinaan? Di situ nanti kita kembangkan, dimulai minta penjelasan dari Panglima TNI, dari KSAD, dari Menhan yang melakukan tanggung jawab pembinaan secara kebijakan kan Menhan," imbuhnya.
Effendi tidak ingin hanya ada penegasan terkait hukuman berat terhadap anggota yang melakukan pelanggaran. Dia lantas menyinggung kedisiplinan dan mental para perwira TNI.
"Jangan hanya oh kita tindak tegas hukum seberat beratnya itu pro-justitianya sudah tindakan setelah terjadi, ini lebih ada apa sih, kenapa sering kali seperti ini terjadi dan berulang terus. Mudahnya indisipliner, mudahnya mental perwira menjual beli transaksi udah tahu kepada musuh dijual amunisi, dijual senjata, ini bagaimana kemudian ini efektif kah tidak? Ada apa sih?" katanya.
(hsa/hsa)
