.webp)
Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Tabanan meminta pemerintah menunda rencana kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak). Permintaan ini muncul sebagai respons terhadap santernya rencana Pemerintah Pusat akan menaikkan harga BBM subsidi mulai awal September 2022.
"Kami mohon ditunda dulu (rencana kenaikan harga BBM)," ujar Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Tabanan I Ketut Arsana Yasa, Rabu (31/8/2022).
Kalaupun kenaikan BBM mesti diterapkan, ia berharap ada regulasi khusus mengatur agar nelayan maupun petani masuk dalam pengecualian konsumen dari kebijakan kenaikan harga tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Selama ini, kami melihat BBM bersubsidi itu justru dikonsumsi juga oleh masyarakat menengah ke atas, baik jenis Pertalite maupun solar. Jadi subsidinya tidak tepat sasaran," imbuh pria yang akrab disapa Sadam ini.
Sehingga, ia menilai perlu meninjau ulang rencana kenaikan harga BBM dengan memasukkan nelayan maupun petani sebagai kelompok dikecualikan. "Kalau BBM bersubsidi harganya jangan dinaikkan untuk operasional nelayan dan petani," ujar anggota Komisi I DPRD Tabanan ini.
Menurutnya, ruang untuk meninjau ulang rencana kenaikan harga BBM itu masih ada. Apalagi Presiden Joko Widodo juga sudah mewanti-wanti untuk melakukan perhitungan terkait rencana itu, dengan pesan jangan sampai berimbas terhadap perekonomian masyarakat yang baru tumbuh lagi.
"Kalaupun dinaikkan, sektor riil seperti perikanan maupun pertanian, jelas akan kena dampaknya. Biaya operasional mereka sudah pasti bertambah," katanya.
Di sisi lain, kenaikan biaya operasional ini tidak sebanding dengan hasil tangkapan nelayan di Tabanan. Terlebih dalam beberapa bulan terakhir, aktivitas nelayan tidak didukung dengan kondisi cuaca yang baik.
"Di Tabanan ini hampir keseluruhannya nelayan tangkap, bukan nelayan budidaya. Jadi aktivitas mereka bergantung kondisi cuaca. Belakangan kondisi cuaca juga tidak mendukung aktivitas mereka. Jadi kami kira rencana itu (kenaikan BBM) ditunda dulu," pungkasnya.
(irb/irb)
