Walhi Bali Minta PT DEB Buka Studi Kelayakan Terminal LNG di Mangrove

I Wayan Sui Suadnyana - detikBali
Kamis, 11 Agu 2022 21:45 WIB
Konferensi pers Walhi Bali di Denpasar, Kamis (11/8/2022).
Konferensi pers Walhi Bali di Denpasar, Kamis (11/8/2022). (Foto: I Wayan Sui Suadnyana/detikBali)
Denpasar -

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Eksekutif Daerah Bali meminta PT Dewata Energi Bersih (DEB) membuka studi kelayakan (feasibility study) proyek terminal khusus liquefied natural gas (LNG) di kawasan mangrove.

"Bagi kami dokumen feasibility study atau studi kelayakan itu adalah dokumen publik dan penting publik mengetahui," kata Direktur Eksekutif Walhi Bali Made Krisna Dinata saat konferensi pers di Denpasar, Kamis (11/8/2022).

Adapun studi kelayakan yang diminta yakni rencana terminal LNG yang sebelumnya direncanakan bakal dibangun di kawasan mangrove Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.


Menurut Krisna, pihaknya di Walhi Bali telah mengirimkan surat permohonan studi kelayakan tersebut ke PT DEB. Surat dengan nomor 11/ED/WALHI-BALI/VIII/2022 perihal permohonan informasi publik itu dikirim pada Kamis (11/8/2022).

Sebelumnya, kata Krisna, pihak PT DEB melalui Humasnya sempat mengatakan bahwa dokumen studi kelayakan proyek terminal LNG di kawasan mangrove sudah ada sehingga diberikan perizinannya oleh kementerian. Karena itu Walhi meminta dokumen studi kelayakan itu serta lampiran dan/atau dokumen pendukungnya.

Menurut Krisna, Walhi berhak mengetahui informasi tersebut karena untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik serta untuk mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Hal itu sebagai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Sebelumnya, PT DEB enggan membuka dokumen studi kelayakan proyek terminal LNG yang rencananya akan dibangun di kawasan mangrove Tahura Ngurah Rai. Menurut PT DEB, dokumen studi kelayakan tidak untuk dipublikasikan.

"Pastilah (sudah ada studi kelayakan). Karena nggak mungkin kementerian memberi izin tanpa kajian. FS nika tidak untuk publikasi," kata Humas PT DEB Ida Bagus Ketut Purbanegara dalam pesan singkatnya kepada detikBali, Rabu (6/7/2022).

Seperti diketahui, proyek terminal LNG tersebut menuai kecaman dari masyarakat adat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Desa Adat Intaran bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Eksekutif Daerah Bali, Komite Kerja Advokasi Lingkungan Hidup (KEKAL) Bali dan Front Demokrasi Perjuangan Rakyat (Frontier) Bali menolak pembangunan terminal LNG di kawasan mangrove.

Purbanegara mengaku sangat setuju bahwa semua keresahan masyarakat terkait studi kelayakan harus terjawab. Namun, ia meminta agar penjelasan tersebut bisa diberikan oleh pihak yang berkompeten, baik dari kelompok ahli (pokli) Gubernur Bali dan Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPTD) Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai.

"Penjelasan dari pihak yang berkompeten menurut saya jauh lebih mengena ketimbang FS. Contoh Pak Ketut Sudiarta, beliau pokli, beliau dosen, dan secara etika akademisi apa yang beliau sampaikan pasti bs dipertanggungjawabkan secara keilmuannya," jelas Purbanegara.

"Begitu juga Pak Ketut Subandi selaku Ka UPT Tahura. Jadi penjelasan beliau berdua coba diangkat untuk membuat beritanya, jadi berimbang dan narsumnya siap dimintai data dan kesahihan informasinya," imbuhnya.



Simak Video "Kesan-kesan Prilly Latuconsina Jadi Dosen di UGM"
[Gambas:Video 20detik]
(iws/iws)