Nasib Pembangunan Bandara Bali Utara yang Dicoret Jokowi dari PSN

Bali -

Nasib pembangunan Bandara Bali Utara yang dicoret Jokowi dari PSN (Proyek Strategis Nasional) diungkap Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo.

Ia mengatakan, proyek yang dikeluarkan dari PSN, akan tetap dilanjutkan namun tidak lagi menjadi prioritas PSN. Bandara Bali Utara menjadi satu dari delapan proyek yang dicoret dari PSN karena tidak mengalami progres dan dinilai tidak bisa selesai hingga tahun 2024.

"Bukan berarti proyek tersebut tidak dikerjakan, tapi pace-nya akan berbeda. Karena banyak masalah yang menyebabkan butuh effort lebih besar sehingga 2024 tidak terselesaikan," ucap Wahyu, dilansir dari detikcom.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

DPRD Bali Optimis Dilanjutkan Tahun 2026

Menanggapi dikeluarkannya Bandara Bali Utara dari PSN, Ketua Komisi I DPRD Bali I Nyoman Budi Utama mengaku tetap optimis proyek akan dilanjutkan pada tahun 2026 mendatang.

"Saya punya rasa optimis, tahun 2026 pembangunan tersebut tetap jalan. Saya memahami, Bandara Baru Bali Utara (BBBU) dikeluarkan dari PSN karena pemerintah pusat memandang progres pembangunan bandara tersebut tidak ada kemajuan, terutama penentuan lokasi/penlok dan kesediaan lahan bandara," ucap Budi Utama, Kamis (28/7/2022).

Rencana awal pembangunan Bandara Bali Utara di Kubutambahan, Buleleng, gagal. Kemudian muncul perubahan Perda RTRW 2022 - 2042, di mana DPRD dan eksekutif sepakat lokasi pembangunan Bandara Bali Utara di Sumberklampok, Buleleng.

"Dalam kurun waktu empat tahun sampai 2026, dengan ditunjang kajian yang matang, saya optimis pembangunan BBBU masuk lagi menjadi program PSN,"tandasnya.

Senada dengan DPRD Bali, Ketua Pansus Perda RTRW Anak Agung Adi Ardhana mengatakan, dicoret dari PSN bukan berarti pembangunan Bandara Bali Utara tidak dilanjutkan. Ia mengaku sebenarnya sudah mengetahui masalah ini dalam pembahasan-pembahasan Raperda RTRW Bali 2022-2042.

"Dikeluarkan dari PSN bukan berarti BBBU dibatalkan, namun lebih diakibatkan perpindahan lokasi karena adanya permasalahan di rencana lokasi sebelumnya," tandasnya.

Ardhana menjelaskan, PSN sebenarnya berkaitan dengan masa penyelesaian yang tidak dapat dilaksanakan ataupun selesai hingga masa pemerintahan Presiden Joko Widodo berakhir. Sementara Bandara Bali Utara diyakini akan bisa terealisasi jika lokasi memenuhi kajian Kemenhub. Presiden Jokowi sendiri, ungkapnya, sangat mendorong penyelesaian keseluruhan persiapan Bandara Bali Utara.

"Ke depan dengan disepakati lokasi BBBU yang berada pada kawasan/lahan pemerintah provinsi, apabila memenuhi ketentuan kajian teknis dari Kemenhub, justru BBBU menjadi lebih mudah terealisasi," tutur Ardhana.

"Seandainya nanti telah ditetapkan dalam Perda RTRW Bali 2022-2042, maka pemerintah provinsi dapat memulai perencanaan dan memutuskan kapan pelaksanaan," sambungnya.

Masih Bisa Diperjuangkan

Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana menegaskan pembangunan Bandara Bali Utara masih bisa diperjuangkan kembali ke depan. Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali telah berusaha semaksimal mungkin untuk tercapainya proyek ini.

Terbukti dengan dibangunnya fasilitas penunjang, seperti ruas jalan tol dari Gilimanuk menuju Desa Sumberklampok. Pemprov Bali melalui Gubernur Bali juga telah menyerahkan hampir 70 persen lahan tanah yang dimiliki Pemprov Bali untuk warga di Desa Sumberklampok.

"Sekarang dikembalikan kepada pemerintah provinsi untuk berjuang kembali, menyampaikan pemikiran-pemikiran tadi itu, ke depan pembangunan bandara di Buleleng ini masih bisa diperjuangkan," katanya, Kamis (28/7/2022).

Ia terus mendorong pembangunan Bandara Bali Utara. Pasalnya, menurut Putu Agus Suradnyana, proyek ini bisa memberikan keseimbangan ekonomi di Bali Utara dan Selatan ke depannya.

"Saya melihat ini bukan dalam perspektif kebijakan, saya melihatnya dalam perspektif kebutuhan, kalau bicara keseimbangan utara dan selatan walaupun sudah dibangun shortcut, saya rasa tidak cukup," ujarnya.