.webp)
Akademisi Fakultas Hukum Universitas Udayana (Unud), I Dewa Gde Palguna menyayangkan perubahan status SMA Bali Mandara yang kini telah menjadi sekolah reguler. Ia menilai pemerintah sudah menutup mata dengan impian anak-anak miskin yang sangat ingin mengubah nasibnya dengan bersekolah di SMA Bali Mandara.
"Saya melihat pemerintah daerah sudah menutup mata dengan hal ini. Mungkin pemerintah mengatakan bahwa akan ada bantuan kepada anak miskin, tapi kan persoalannya tidak sesederhana itu. Dari akses perjalanan, biaya makan dan minumnya, hingga bantuan alat tulis. Pertanyaan-pertanyaan itu yang dijawab oleh sistem yang dibangun di SMA Bali Mandara, dan tidak ada di sistem sekolah biasa," ucapnya kepada detikBali, Jumat (24/6/2022).
Hakim Konstitusi RI periode 2003-2008 dan 2015-2020 ini menilai sejak tahun 2011, SMA Bali Mandara merupakan sekolah dengan sistem afirmasi terbaik bagi masyarakat miskin, yang bisa dijadikan contoh.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sedih juga saya dengan kondisi seperti itu. Dari awal saya sudah minta tolong agar kebijakan tersebut bisa dipertimbangkan kembali dan bahkan menurut saya harusnya sekolah dengan sistem seperti itu bisa ditambah. Misalnya di Bali bagian barat ditambah satu, bagian timur juga ditambah. Kita memerlukan model-model afirmasi yang seperti itu," kata Anggota MPR RI (1999-2004) ini.
Menurutnya, banyak alumni dari SMA Bali Mandara yang kini telah terangkat statusnya hingga bisa menjadi pribadi yang lebih terhormat dengan berbagai prestasi yang diraihnya selama menimba ilmu di sekolah tersebut.
I Dewa Gde Palguna menilai banyak dampak positif yang diterima siswa-siswa lulusan SMA Bali Mandara dan tidak hanya berdampak kepada siswa sendiri, tapi juga kepada keluarga mereka.
Ia juga menyinggung bahwa pemimpin yang besar adalah pemimpin yang mengakui karya dari pemimpin sebelumnya dan harus memiliki keinginan untuk bisa menjadi lebih baik dari yang sebelumnya.
"Bukan malah menghilangkan yang nyata-nyatanya baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Jangan hanya karena berasal dari rezim yang berbeda terus hal-hal yang dianggap baik malah dirubah dan ini dihapus. Harusnya kepentingan publik yang diutamakan," tambahnya.
Sebelumnya, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Bali Mandara tahun ini berbeda dengan PPDB tahun sebelumnya yang khusus menerima siswa-siswi miskin.
Hal ini lantaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali telah mengubah pola layanan pendidikan SMA Bali Mandara menjadi sekolah reguler, dan kini sekolah yang terletak di Kabupaten Buleleng ini tidak hanya menerima siswa miskin saja, tetapi dari semua kalangan.
Dengan berstatus sekolah reguler atau sekolah umum, siswa dari keluarga mampu juga mempunyai kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan di sekolah ini.
"Saya kasihan, karena saya ingat kalau dulu saya juga berangkat dari orang yang tidak punya. Saya hanya bisa berdoa kepada mereka (siswa miskin red), setidaknya nantinya alumni SMA Bali Mandara mau turun ke lapangan dan jemput bola untuk bisa membantu mereka untuk bersekolah," ungkapnya.
(kws/kws)
