.webp)
Pemprov DKI Jakarta wajib membayar kekurangan commitment fee Formula E Jakarta senilai Rp90 miliar. Total commitment fee yang harus dibayarkan sekitar Rp653 miliar, sementara yang sudah dibayar sebesar Rp563 miliar.
Kekurangan bayar commitment fee Formula E Jakarta ini terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK DKI Jakarta atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta. Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengaku baru mengetahui adanya tambahan commitment fee tersebut.
"Saya baru dapat info dari kalian," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (20/6/2022), seperti dikutip dari detikNews.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia pun enggan merespons lebih lanjut terkait temuan tersebut. Riza meminta penyelenggara Formula E, Jakpro, menjelaskan penyebab tambahan commitment fee Rp90 miliar.
LHP BPK DKI Jakarta menyebutkan, masih ada wajib bayar senilai 5 juta poundsterling atau Rp90 miliar (kurs saat ini) terkait commitment fee Formula E Jakarta. Kontrak awal, dijelaskan dalam dokumen LHP, Formula E direncanakan digelar selama lima musim, yaitu 2019-2024, dengan biaya penyelenggaraan:
- Biaya tetap (fixed cost), commitment fee dibayar setiap tahun selama lima musim, nilainya GBP 122.102.000 (sekitar Rp 2,2 triliun)
- Biaya variabel (variable cost), biaya pelaksanaan senilai Rp1.239.000.000.000
Lalu terjadi renegosiasi antara PT JakPro dan FEO (Formula E Operation), dan disepakati pelaksanaan Formula E selama tiga tahun, yaitu 2022-2024. Total commitment fee untuk tiga tahun itu adalah 36 juta pound sterling (sekitar Rp653 miliar).
"Sampai dengan tahun 2021 telah dilakukan pembayaran sebesar 31 juta pound sterling (sekitar Rp 563 miliar). Sisa kewajiban commitment fee sebesar 5 juta pound sterling akan dibayarkan oleh PT JakPro di tahun ketiga dengan dana non-APBD," imbuhnya.
Bila dikurskan saat ini, sisa 5 juta poundsterling itu adalah sekitar Rp90 miliar. Dana itu menjadi kewajiban Pemprov DKI melalui JakPro pada tahun ketiga, yaitu 2024 tanpa menggunakan APBD.
(irb/irb)
