.webp)
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan menjelaskan, saat ini pemerintah tengah mengintegrasikan sistem SIMIRAH sebagai hub dari tata kelola sawit. Menurutnya, hal tersebut dilakukan guna menjamin proses dari hulu hingga hilir dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. SIMIRAH merupakan sistem informasi minyak goreng curah khusus dibuat oleh Kemenperin untuk pelengkap SIINas dan berfungsi mengatur pendaftaran terkait tata kelola produksi bagi pelaku usaha yang mendaftar di SIINas.
"Presiden memerintahkan kami untuk betul-betul memperhatikan harga tandan buah segar di bawah itu harus naik di atas Rp2.500. Lalu suplai kepada domestik harus betul-betul dapat dilakukan," kata Luhut, dalam Business Matching Program Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR), di Legian, Badung, Bali, Jumat (10/6/2022).
Menurutnya, proses perpindahan data atau imigrasi dari SIMIRAH 1 menuju SIMIRAH 2 sedang berjalan. Untuk ke depannya pengembangan SIMIRAH akan dilakukan seperti pengembangan aplikasi PeduliLindungi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tracking dan pengendalian minyak goreng akan menggunakan aplikasi PeduliLindungi melalui scanning QR code, namun dengan barcode yang telah disesuaikan. Untuk QR code, saya sudah mendapat laporan tadi malam, dan kita akan mulai segera. Jadi, tidak tidak ada alasan susah karena sama saja dengan ketika COVID-19 yang pakai QR code," jelasnya.
Ia menekankan, semua pelaku usaha Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya wajib terdaftar dalam sistem SIMIRAH ini. Pemerintah berharap SIMIRAH akan terus menjadi super apps dalam mengatasi tata kelola minyak goreng dari hulu ke hilir. Pihaknya pun berharap jalur distribusi melalui program SIMIRAH sudah dapat berjalan dengan normal dan penurunan harga minyak goreng curah yang sudah berlangsung dapat terus turun menuju angka Rp14 ribu per liter.
"Kami berkomitmen untuk terus menjaga agar keseimbangan ini memberikan manfaat, utamanya bagi masyarakat dan pelaku usaha. Atas dasar tersebut hari ini kami melihat masih ada ketidakseimbangan yang terjadi, sehingga menyebabkan sisi hilir jauh lebih berat dibandingkan sisi hulu," paparnya.
Menurutnya, meski larangan ekspor telah dicabut pemerintah, namun harga tandan buah segar di petani masih cukup rendah, yakni sekitar Rp2 ribu. Ia menilai hal tersebut terjadi akibat ekspor yang berjalan tidak seperti yang diinginkan pemerintah. Sehingga dalam hal ini pemerintah mengambil langkah strategis guna melakukan percepatan ekspor. Salah satunya dengan menaikkan rasio penggali dalam masa transisi, yang mulanya tiga kali menjadi lima kali.
"Jadi, kami berharap dengan peningkatan tiga kali ke lima kali akan memberikan insentif buat mereka yang mengekspor. Selain itu, pemerintah juga mengizinkan mekanisme pemindahan tangan hak ekspor yang berkontribusi dalam program SIMIRAH dapat dipindah tangan satu kali kepada perusahaan lainnya," sebutnya.
Pemerintah juga, kata Luhut, akan melakukan mekanisme flash out atau program percepatan penyaluran ekspor, di mana pemerintah akan memberikan kesempatan pada eksportir CPO yang tidak tergabung dalam program SIMIRAH untuk melakukan ekspor. Namun, dengan syarat membayar biaya tambahan sebesar USD 200 per ton kepada pemerintah, biaya ini di luar pungutan ekspor dan biaya keluar yang berlaku.
"Kami juga minta nanti secara bertahap tidak ada lagi minyak goreng curah kemasan sederhana, karena itu kurang higienis. Itu yang sedang kami kerjakan dan banyak pengusaha yang akan melakukan hal itu dengan harga tetap," terangnya.
Menurutnya, pemerintah akan segera melaksanakan audit, terutama bagi perusahaan yang tidak mendukung dan ikut berperan. Hal ini ia sampaikan di hadapan pengusaha-pengusaha yang hadir dalam pertemuan ini. Ia pun mengakui, berbagai kebijakan pemerintah, tidak bisa menyenangkan semua pihak, sehingga pihaknya akan terus mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan yang ada.
"Kami juga akan audit. Masa ada perusahaan yang barangnya di sini, kantor di luar negeri, dan dianya di luar negeri. Saya pikir kan gak adil juga karena kita harus hidup dengan keadilan. Berulang kali Bapak Presiden sampaikan kepada kami sebagai pembantunya, agar kesejahteraan petani menjadi prioritas utama. Jangan sampai rakyat ini jadi korban dari perusahaan," terangnya.
"Kita tidak akan merugikan perusahaan, tapi pengusaha juga jangan mau untung sendiri. Kita berkumpul hari ini di sini bukan hanya untuk menentukan kebijakan yang tepat, tapi lebih dari itu untuk bersama-sama bergotong royong memperbaiki masalah tata kelola minyak goreng demi kebaikan bangsa dan negara ke depannya," ungkapnya.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan, setiap hari pihaknya telah mengawasi kurang lebih 17 ribu pasar tradisional untuk memastikan ketersediaan minyak goreng curah serta harga yang ditawarkan sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Dari pengawasan tersebut, kurang lebih 10 ribu pasar secara rutin menyediakan minyak goreng curah setiap hari. Namun, selama ini pihaknya juga melihat ada beberapa penyimpangan dalam proses distribusi yang dilakukan para spekulan, yaitu melakukan repacking,kemudian dijual dengan harga lebih tinggi.
"Ada barang (minyak goreng curah, red) yang dikirim seminggu tiga kali, seminggu dua kali, dan ada seminggu satu kali. Tentunya ini yang kami minta untuk terus ditingkatkan, sehingga ketersediaan minyak goreng curah betul-betul ada di pasaran," sebutnya.
"Kemarin beberapa sudah kami ingatkan dan proses. Apabila itu terus dilakukan akan kami tindak tegas. Saya minta semuanya untuk mematuhi apa yang menjadi komitmen kita bersama. Memang yang paling penting saat ini adalah minyak goreng khususnya minyak goreng curah ada di pasar, masyarakat tidak lagi kesulitan, produsen juga bisa mengekspor setelah kewajibannya dipenuhi, dan tidak ada distribusi yang disimpangkan," terangnya.
(irb/irb)
