Aliansi Mahasiswa Bali Utara Bersuara (Ambara) mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Buleleng untuk melakukan audiensi penyampaian aspirasi terkait isu nasional yang berkembang saat ini.
Kedatangan mereka diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Gede Supriatna, SH yang didampingi oleh Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Buleleng I Gede Sandhyasa,S.Sos.M.Si dan Kabag Humas DPRD Buleleng Ir. Nyoman Budi Utama bertempat di Ruang Gabungan Komisi Gedung DPRD Buleleng, pada Jumat (22/4/2022).
Koordinator Aliansi Mahasiswa Bali Utara Bersuara (Ambara) Miftahul Anam dalam penyampaiannya, ia melayangkan tiga tuntutan terkait isu nasional yang saat ini sedang berkembang yaitu menuntut Pemerintah untuk mengatasi persoalan kenaikan BBM dan menjamin ketersediaan BBM bersubsidi kepada para nelayan, mengembalikan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng sesuai dengan Permendag No. 6 Tahun 2022, serta menghukum dengan seadil-adilnya pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka mafia minyak goreng.
Adapun tuntutan terakhir yang dilayangkan berhubungan dengan perhelatan KTT G-20 yang diselenggarakan di Bali, dimana mereka menuntut pemerintah untuk melibatkan UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi.
"Jadi datangnya kami ke sini atas keresahan masyarakat yang selama ini semakin menjerit dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang semakin mencekik" ujar Anam saat ditemui seusai audiensi, Jumat (22/4/2022).
Menurutnya kebijakan terkait kenaikan harga BBM dan Minyak Goreng masih kurang tepat dan belum adil bagi masyarakat, terutama untuk masyarakat menengah kebawah.
"Sesuai yang dikatakan oleh perwakilan kami tadi, keadilan sosial itu secara keseluruhan bagi masyarakat Indonesia bukan hanya sebagian, jadi dengan kami para masyarakat dari kalangan bawah yang masih keberatan harga-harga kenaikan minyak goreng serta kenaikan pertamax dan juga kelangkaan pertalite mungkin sedikit merasa tidak adil dengan kebijakan tersebut" Jelasnya.
Sementara itu Ketua DPRD Gede Supriatna menyambut baik dan mengapresiasi aspirasi mahasiswa terhadap apa yang menjadi persoalan dan keresahan masyarakat di Indonesia khususnya di Bali dan Buleleng ini.
Terkait dengan permasalahan kelangkaan BBM untuk para nelayan, DPRD Kabupaten Buleleng akan segera berkoordinasi dengan Dinas terkait untuk mempermudah mekanisme pembelian BBM kepada para nelayan, misalnya dengan tidak lagi menggunakan surat rekomendasi dari Dinas cukup hanya dengan menggunakan Kartu Nelayan.
"Ini tentu akan kita coba untuk komunikasikan juga baik dengan bapak gubernur selaku katakanlah tuan rumah nantinya di Bali yang barang tentu belaiu intens berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait di Jakarta" Imbuhnya.
Hal yang sama juga dilakukan untuk melibatkan UMKM yang ada di Bali untuk diakomodir dalam perhelatan G-20, DPRD Kabupaten Buleleng akan mendorong Pemerintah Daerah agar bisa memaksimalkan UMKM yang ada di Bali bisa dilibatkan dan dipromosikan dalam perhelatan G-20.
"Tentu ini memungkinkan untuk kami lakukan karena ada kewenangan di Kabupaten Buleleng, selanjutnya kami juga akan melakukan koordinasi dengan beberapa pihak terkait, seperti dinas perdagangan dan ketahanan pangan untuk berkoordinasi dengan beberapa pom bensin dan pengusaha " Tukasnya
Simak Video "Video Aliansi Pejuang Beasiswa ke DPR gegara Kuota BPI Turun Drastis"
(kws/kws)