.webp)
BPD Bali memiliki komitmen menggerakkan ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) secara berkelanjutan. Upaya ini sudah dilakukan sejak 2000-an agar UMKM di Bali naik kelas. Hal ini sejalan dengan visi misi BPD Bali yang turut berfokus pada pengembangan UMKM.
Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma mengungkapkan misinya untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan. Hal ini juga berkontribusi dalam optimalisasi peningkatan pertumbuhan ekonomi Bali.
"Program pembiayaan UMKM kami fokuskan melalui produk-produk. Baik melalui kredit program seperti KUR (kredit usaha rakyat), Kredit Kusuma, dan Kusuma Sari. Itulah yang men-support atas pencapaian terhadap porsi UMKM Bank BPD Bali," ujar Sudharma di kantornya, Selasa (18/3/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain dari pembiayaan, BPD Bali juga memberikan capacity building atau peningkatan kompetensi kepada UMKM. Di antaranya, berupa pemberian pelatihan hingga menggandeng mereka dalam pameran-pameran untuk menonjolkan produk-produk UMKM.
Sebagai bagian corporate social responsibility (CSR), BPD juga memberikan subsid iuran BPJS Ketenagakerjaan khusus pelaku usaha mikro dan supermikro melalui program kredit Mesari. Sudharma menegaskan program-program tersebut membuktikan BPD Bali tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tapi juga kebermanfaatan.
"Tentunya, dengan program-program ini, BPD Bali tidak hanya profit oriented. Tetapi, menginginkan pengembangan atas ekonomi kerakyatan yang bisa membantu. Salah satunya penyerapan tenaga kerja, mengentaskan kemiskinan, dan melawan rentenir sebagaimana program tim percepatan akses keuangan daerah," ungkapnya.
Sudharma menjelaskan selama ini sektor UMKM yang memanfaatkan program BPD merupakan turunan dari sektor pariwisata. Kemudian, ada sektor pertanian dalam arti luas, serta sektor-sektor dalam program ekonomi Kerti Bali.
"Kami sampai dengan 2024, plafon (penyaluran) daripada KUR sudah hampir terserap semua. Malah kami di akhir tahun menambah Rp 70 miliar. Berarti kan dari situ minat dan tingkat kepercayaan pada Bank BPD Bali tinggi," ujarnya.
Sudharma mengungkapkan sebelumnya BPD juga melakukan survei dengan Politeknik Negeri Bali (PNB) terkait kualitas tingkat layanan KUR tersebut dan hasilnya menunjukkan sangat bagus.
Menurutnya, selama ini pelaku UMKM tak mengalami kesulitan dalam mengakses program pembiayaan UMKM. Sudharma mengatakan berbagai kebijakan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali juga turut mendorong pengembangan UMKM di Bali.
Salah satunya, kebijakan penggunaan pakaian endek dan pakaian adat di hari-hari tertentu bagi pegawai hingga pelajar.
"Tentunya, ini yang menjadi katalisator untuk pergerakan UMKM. Mudah-mudahan program-program lain, sesuai dengan ekonomi Kerti Bali bisa kita kolaborasi bersama-sama dengan stakeholder yang lain," ucap Sudharma.
Pada tahun ini, dia melanjutkan, BPD Bali bakal mengupayakan berbagai hal untuk kian menggerakkan UMKM di Bali. Salah satunya dengan menggugah minat generasi muda untuk menjadi wirausaha muda. Sebab, usia pelaku UMKM selama ini yang mendominasi berkisar 30 tahun ke atas.
"Kami upayakan (menggugah minat generasi muda). Makanya kami buat beberapa kegiatan pameran, dan mengajak anak muda untuk ikut kegiatan," ujarnya.
Sudharma pun berharap ke depannya program pembiayaan bagi UMKM seperti KUR dapat terus dilanjutkan oleh pemerintah. Terlebih, selama ini regulasinya telah baik. Selain itu, dia berharap ke depannya subsidi bunga dari pemerintah pusat tetap diprogramkan setiap tahun untuk menggerakkan ekonomi ke rakyat.
Salah satu program BPD Bali untuk UMKM adalah program Subsidi Kredit Usaha Mikro Badung Sejahtera (Sidi Kumbara). Program tersebut terealisasi hampir 100 persen.
"Minggu depan ini (akhir Desember 2024) 100 persen (terealisasi). Target penyalurannya Rp 2,5 miliar," ungkap Sudharma, beberapa waktu lalu.
BPD Bali pun akan melanjutkan kerja sama program tersebut dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung. Di mana plafon kredit Sidi Kumbara dari Rp 25 juta diusulkan naik menjadi Rp 100 juta pada 2025.
"Informasinya lanjut (kerja sama) dan nambah (plafon kredit). (Tapi) baru pembahasan," ungkap Sudharma.
Pemkab Badung memberikan subsidi bunga, Imbal Jasa Penjaminan (IJP), biaya provisi, dan biaya administrasi sebesar 12 persen di program Sidi Kumbara. Artinya masyarakat tidak dibebani biaya-biaya tersebut tapi akan dibebankan dari APBD Badung. Masyarakat bisa mengajukan pinjaman modal usaha maksimal Rp 25 juta melalui BPD Bali dengan jangka waktu pelunasan selama 24 bulan.
"Yang ikut Sidi Kumbara hanya bayar pokoknya (utang) saja. Makanya harus dimanfaatkan dengan baik," tegas Sudharma.
Adapun pemohon kredit yang diprioritaskan antara lain sharati banten (seseorang yang memiliki keahlian membuat perlengkapan upacara keagamaan), pecalang punya usaha, hingga disabilitas. Namun, nasabah mikro juga bisa memanfaatkan program tersebut.
Sebelumnya, Bupati Badung saat itu, I Nyoman Giri Prasta, mengatakan sebanyak 105 pelaku UMKM di Kabupaten Badung mendapat bantuan subsidi bunga kredit modal usaha oleh pemerintah tahun ini. Ia bakal mengkaji usulan agar plafon kredit dari Rp 25 juta bisa naik menjadi Rp 100 juta.
"Berkenaan dengan usulan menaikkan plafon kredit Rp 100 juta, batas maksimal, maka akan dikoordinasikan dan dikaji," kata Giri Prasta saat menyampaikan jawaban pemerintah atas rancangan Perda APBD 2025 dalam rapat paripurna DPRD Badung, Senin (25/11/2024).
Menurut Giri, Pemkab Badung mensubsidi biaya administrasi, biaya profesi, biaya asuransi penjaminan, hingga biaya bunganya. Dengan begitu, dia berujar, masyarakat cukup membayar pokok kredit saja.
"Alokasi anggaran Rp 500 juta di tahun 2024 untuk pembiayaan bunga dan imbal jasa penjamin. Sudah tersalurkan ke 105 UMKM dengan plafon maksimal Rp 25 juta dengan bunga nol persen. Durasi waktu kredit dua tahun," imbuh Giri.
(hsa/gsp)
