
SE Kapolri soal UU ITE, YLBHI Beri Catatan terkait Pengawasan
Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengeluarkan SE terkait penanganan kasus UU ITE. YLBHI meminta agar ada pengawasan di lapangan terkait penerapan SE itu.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengeluarkan SE terkait penanganan kasus UU ITE. YLBHI meminta agar ada pengawasan di lapangan terkait penerapan SE itu.
YLBHI menilai revisi UU ITE perlu dilakukan. Namun, YLBHI mengatakan serangan pada kebebasan berpendapat tidak hanya melalui UU ITE.
YLBHI menyoroti buzzer menyerang kelompok yang mengkritisi pemerintah di media sosial. YLBHI meminta agar buzzer itu dikontrol dan ditertibkan.
Ketua Umum YLBHI, Asfinawati menyampaikan sejumlah catatan kepada Komjen Listyo Sigit Prabowo usai disetujui oleh Komisi III DPR RI sebagai Kapolri.
YLBHI mengutarakan harapannya terkait sosok Kapolri yang baru. YLBHI berharap Kapolri terpilih adalah polisi yang bisa mengurangi budaya korupsi.
YLBHI memberikan sejumlah catatan ke Polri terkait temuan Komnas HAM soal tewasnya Laskar FPI.
Koalisi Masyarakat Sipil menilai Surat Keputusan Bersama (SKB) pelarangan FPI oleh pemerintah bertentangan dengan prinsip negara hukum.
Penolakan terhadap Peraturan MA Nomor 5/2020 terus berdatangan. Sebab, aturan yang melarang pendokumentasian itu dinilai menutup akses informasi publik.
Koalisi jaringan masyarakat sipil mengecam pembunuhan di Sigi, Sulawesi Tengah. Mereka menyebut pembunuhan itu sebagai aksi teror.
PTUN Jakarta menyatakan tidak berwenang mengadili kasus omnibus law soal Surat Presiden ke DPR tentang RUU Cipta Kerja. Gugatan itu dilayangkan YLBHI dkk.