
Revisi UU OJK Masuk Prolegnas 2020
Anggota Komisi XI DPR Fraksi Golkar, Puteri Komarudin menyatakan masih banyak pengaturan di internal OJK yang harus dibenahi.
Anggota Komisi XI DPR Fraksi Golkar, Puteri Komarudin menyatakan masih banyak pengaturan di internal OJK yang harus dibenahi.
MK menegaskan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sah dan konstitusional meski tidak di bawah Polri. Apa alasannya?