
Berkaca dari Inggris, Hotman Paris Usul ke Mahfud UU ITE Jadi Perdata
"Saya udah kasih ke beliau (Mahfud Md) undang-undang di Inggris ternyata pencemaran nama baik itu murni perdata. Itu tadi sudah saya usulkan," kata Hotman
"Saya udah kasih ke beliau (Mahfud Md) undang-undang di Inggris ternyata pencemaran nama baik itu murni perdata. Itu tadi sudah saya usulkan," kata Hotman
Dulu Undang-Undang ITE dibuat untuk menjerat hacker. Kini ditimbang-timbang untuk menertibkan para buzzer.
Perbincangan perihal UU ITE kembali menghangat setelah pemerintah memunculkan wacana revisi jilid-2.
UU ITE dinilai perlu direvisi. Revisi UU ITE yang dilakukan pada 2016 dinilai tak membuat UU ini berhenti memakan korban dan menciptakan rasa ketidakadilan.
70 persen pelaporan UU ITE dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, termasuk pejabat, pengusaha, dan polisi sendiri. Sisanya antar masyarakat.
Tim pengkaji UU ITE bakal mengundang pelapor dan terlapor UU ITE untuk mendapat masukan. Mereka akan ditanya soal pengalaman hingga proses laporan.
Polri siap memberi masukan jika UU ITE direvisi. Pasalnya, Presiden Jokowi sempat memberi arahan jika ada pasal-pasal yang dianggap karet menimbulkan masalah.
Pakar digital dan media sosial, Anthony Leong, menilai upaya restorative justice akan baik bagi demokrasi Indonesia.
Polisi mulai mengedepankan upaya mediasi di setiap kasus UU ITE yang masuk, termasuk kasus yang menjerat penyidik senior KPK Novel Baswedan.
Pasal-pasal yang dinilai karet dalam UU ITE mulai ditelusuri tim yang dibentuk pemerintah. Apa saja tugas dari tim pengkaji UU ITE itu?