detikFinanceKamis, 25 Nov 2021 21:15 WIB
Pengusaha yakin Revisi UU Cipta Kerja Beres On Time!
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk memerintahkan pemerintah dan DPR guna memperbaiki Undang-undang (UU) Cipta Kerja.
detikFinanceKamis, 25 Nov 2021 21:15 WIB
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk memerintahkan pemerintah dan DPR guna memperbaiki Undang-undang (UU) Cipta Kerja.
detikNewsKamis, 25 Nov 2021 20:57 WIB
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan proses pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) bermasalah.
detikFinanceKamis, 25 Nov 2021 20:15 WIB
Mahkamah Konstitusi (MK) telah memerintahkan pemerintah dan DPR untuk memperbaiki Undang-undang Cipta Kerja.
detikNewsKamis, 25 Nov 2021 20:12 WIB
Wakil Ketua DPD Sultan B Najamudin mengapresiasi keputusan MK yang menetapkan UU Omnibus Law Ciptaker sebagai produk hukum inkonstitusional.
detikFinanceKamis, 25 Nov 2021 20:00 WIB
Mahkamah Konstitusi (MK) meminta pemerintah dan DPR untuk memperbaiki Undang-undang (UU) Cipta Kerja dalam dua tahun ke depan.
detikFinanceKamis, 25 Nov 2021 19:45 WIB
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk memerintahkan pemerintah dan DPR guna memperbaiki Undang-undang (UU) Cipta Kerja.
detikNewsKamis, 25 Nov 2021 19:34 WIB
Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi patut diapresiasi karena menunjukkan buruknya proses perumusan UU Cipta Kerja.
detikNewsKamis, 25 Nov 2021 18:47 WIB
"MK tidak menilai UU Ciptaker bertentangan dengan UUD 1945, tapi menilai bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. Beda artinya," kata Mahfud Md.
detikNewsKamis, 25 Nov 2021 18:33 WIB
YLBHI dan 17 LBH se-Indonesia menilai putusan MK tersebut membuktikan sebenarnya pemerintah dan DPR telah salah dan melanggar prinsip pembuatan undang-undang.
detikFinanceKamis, 25 Nov 2021 18:30 WIB
Pengusaha ikut buka suara terkait putusan MK yang mengharuskan pemerintah dan DPR memperbaiki UU Cipta Kerja dengan tenggat waktu 2 tahun.