
IPR: Pembuatan UU di DPR Bukan Ditentukan Satu atau Dua Orang
Pembuatan, pembahasan hingga pengesahan RUU selama ini, selalu melibatkan pemerintah dan 8 fraksi di DPR.
Pembuatan, pembahasan hingga pengesahan RUU selama ini, selalu melibatkan pemerintah dan 8 fraksi di DPR.
Anggota Komisi XIII DPR Fraksi PDIP Yasonna H Laoly berharap pemerintah tidak selalu kejar tayang dalam pembahasan Undang-undang (UU).
Anggota Komisi XIII DPR Fraksi PDIP, Yasonna H Laoly, menyinggung soal adanya titipan undang-undang (UU) dari pemerintah era sebelumnya ke DPR.
Anggota Komisi XIII DPR Fraksi PDIP, Yasonna H Laoly, meminta pemerintah tak kejar tayang terkait pembahasan undang-undang (UU) di DPR.
Informasi urutan tingkatan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia berdasarkan hierarki yang berkaitan dengan kekuatan hukumnya.
Haidar Alwi menilai pro-kontra terkait revisi Undang Undang TNI-Polri merupakan hal yang biasa. Menurutnya hal ini justru akan membentuk lahirnya UU yang baik.
Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat dapat mengancam keamanan, pertahanan dan kedaulatan Indonesia.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengesahkan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA). Komnas Perempuan memberikan sejumlah catatan.
Pakar menilai instrumen pencegahan bullying lewat jalur hukum masih nihil. Pakar mendorong adanya evaluasi.
Bunyi Pasal 27, 28 dan 30 UU 1945 berisi tentang apa? ini penjelasannya.