Berita dan Informasi Upah buruh Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsMinggu, 03 Nov 2019 20:10 WIB

SPSI Klaten Terima UMK 2020 dengan Catatan

SPSI Klaten menerima usulan besaran upah minimum kabupaten (UMK) Klaten tahun 2020 Rp 1.947.821,16. Namun SPSI memberikan catatan untuk Pemkab Klaten.

detikFinanceMinggu, 03 Nov 2019 13:15 WIB

Minta Ada Deodoran di KHL, Buruh: Masa Iya Kita Bau!

Para serikat pekerja atau serikat buruh meminta kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dihitung berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL)

detikFinanceJumat, 01 Nov 2019 10:02 WIB

Daftar Lengkap KHL Tuntutan Buruh: Ada Semir Sepatu hingga Pulpen

Saat ini komponen KHL berjumlah 60 item. Buruh mengusulkan KHL ditambah menjadi 78 item. Ini daftarnya

detikFinanceRabu, 30 Okt 2019 13:42 WIB

Tuntut UMP Rp 4,6 Juta ke Anies, Buruh: Sangat Rasional Kok!

Perwakilan dari buruh ini masuk ke balai kota untuk bertemu dengan Gubernur Anies Baswedan

detikNewsRabu, 23 Okt 2019 16:02 WIB

Upah Minimum Provinsi Jateng 2020 Sebesar Rp 1.74 Juta

UMP Jawa Tengah tahun 2020 sudah ditentukan sebesar Rp 1.742.015,22. Jumlah tersebut bertambah sebesar Rp 136.000 dari UMP tahun 2019.

detikFinanceSenin, 21 Okt 2019 14:11 WIB

Jokowi Mau Buat UU Cipta Lapangan Kerja, Ini yang Diminta Pengusaha

Menurut Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta Kamdani, menyatakan bahwa UU Cipta Lapangan Kerja harus bisa memfasilitasi kebutuhan pengusaha.

detikFinanceJumat, 18 Okt 2019 18:35 WIB

Buruh Minta UMP Naik 20%, Pengusaha: Hentikan Polemik Ini

Kemnaker telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 sebesar 8,51%. Ternyata kenaikan UMP ini masih menimbulkan pro dan kontra.

detikFinanceKamis, 17 Okt 2019 22:30 WIB

Buruh Minta UMP 2020 Naik 20%, Pengusaha: Tidak Realistis!

Pihak Aspek Indonesia memiliki hitungan sendiri, yang mana kenaikan itu seharusnya berada di angka 20%.

detikFinanceKamis, 17 Okt 2019 20:30 WIB

Tak Naikkan UMP 2020, Kepala Daerah Bisa Dipecat!

Apabila teguran tertulis telah disampaikan 2 kali berturut tak dipatuhi, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah akan diberhentikan sementara selama 3 bulan.

detikFinanceKamis, 17 Okt 2019 18:00 WIB

UMP 2020 Naik 8,51%, Disnaker Banten: Jadi Acuan Kabupaten/Kota

Kasi Pengupahan dan Jaminan Sosial Disnaker Banten Karna Wijaya mengatakan, surat edaran tersebut sudah disampaikan ke gubernur Banten.