
DPR Umumkan Setop Tunjangan Rumah dan Moratorium Kunker Luar Negeri
DPR mengumumkan penghentian tunjangan perumahan dan moratorium kunjungan kerja luar negeri. Menjawab tuntutan rakyat dalam 17+8.
DPR mengumumkan penghentian tunjangan perumahan dan moratorium kunjungan kerja luar negeri. Menjawab tuntutan rakyat dalam 17+8.
Tunjangan rumah anggota DPRD DKI Jakarta yang menembus Rp 70 juta per bulan memicu penolakan masyarakat. Tunjangan ini pun akan dievaluasi kembali.
Masyarakat soroti gaji dan tunjangan anggota DPR RI setelah kenaikan anggaran. Artikel ini membahas besaran gaji, tunjangan, dan kewenangan penentuannya.
Setelah mendapatkan kritik keras, total delapan fraksi di DPR kini menyetujui untuk mengevaluasi tunjangan bagi para anggota DPR.
Ribuan buruh demo di depan Gedung DPR, Jakarta, menuntut kenaikan upah dan penghapusan pajak THR. Mereka kritik tunjangan perumahan anggota DPR yang berlebihan.
Anggota DPR RI 2024-2029 menerima tunjangan rumah Rp 50 juta/bulan selama setahun. Seperti apa rumah yang dapat disewakan selama 5 tahun?
Anggota DPR menerima tunjangan rumah Rp 50 juta hingga Oktober 2025. Tunjangan ini untuk sewa rumah selama masa jabatan 5 tahun.
Anggota DPR RI mendapat tunjangan rumah Rp 50 juta/bulan selama setahun. Tunjangan tersebut digunakan untuk kontrak rumah 5 tahun.
Tunjangan rumah anggota DPR Rp 50 juta per bulan memicu polemik. Tunjangan ini diberikan karena anggota DPR sudah tidak mendapat fasilitas perumahan.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menjelaskan tunjangan rumah Rp 50 juta per bulan cuma diberikan setahun untuk sewa 5 tahun.